Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU

02-08-2019 / KOMISI II

Pimpinan Komisi II DPR RI Menerima Delegasi House Democracy Partnership (HDP) Foto : Arief/mr

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait Perppu tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pilkada. Herman menyatakan usulan Perppu tersebut harus merujuk kepada Undang–Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, pembahasan ini memerlukan waktu, baik inisiatif pemerintah maupun membicarakan pembahasannya di DPR RI.

 

“Karena kalau kemudian pembahasan itu harus menuju kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini juga butuh waktu,  baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR,” jelas Herman setelah pertemuan  Komisi II DPR RI dengan delegasi House Democracy Partnership (HDP), di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2016).

 

Herman mengaku tidak mempermasalahkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 mendatang. Asalkan, kata politisi Partai Demokrat itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait hal itu berdasarkan usulan yang diterima KPU serta menunggu tanggapan dari DPR RI, serta selama urgensi yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

“Peraturan KPU bisa saja untuk menentukan apapun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan peraturan KPU itu kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu melihat terhadap urgensinya apa yang diusulkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan,” lanjut legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, peraturan KPU yang bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi, namun dalam penyusunan revisi undang-undangnya dilakukan di periode yang akan datang. “Oleh karena itu saya kira kalau memang peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal Perppu dan kalaupun akan menyusun UU revisinya tentu ini  bisa di periode yang akan datang,” tandas Herman. (eko,rfk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Cek Kesiapan Mental Penyelenggara Pilkada
12-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid terus mendorong daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun...
Komisi II Pastikan Kesiapan Karawang Gelar Pilkada
12-12-2019 / KOMISI II
Provinsi Jawa Barat akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada bulan September 2020 mendatang di 8...
Depok Siap Selenggarakan Pilkada 2020
12-12-2019 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok sudah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah...
Komisi II Akan Tindaklanjuti Usulan Pemekaran Papua Selatan
11-12-2019 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menerima kunjungan audiensi Asosiasi Bupati Selatan Papua terkait usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua...