Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup Lima Tahun

02-08-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Nur Purnamasidi (kanan). Foto: Erlangga/rni

 

Anggota Komisi XI DPR RI Nur Purnamasidi meminta Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang wacana pemindahan 1,6 juta penduduk DKI Jakarta menuju ibu kota baru dalam kurun waktu lima tahun. Sebab menurutnya masih banyak aspek seperti psikologis masyarakat Indonesia dalam menghadapi isu tersebut yang harus disiapkan selain pembangunan fisik.

 

“Dari timeline yang disampaikan oleh Bappenas, saya belum melihat adanya persiapan dalam hal sosial budaya. Tahun 2021, 2022 ini semuanya hanya menyangkut kesiapan fisik. Bagaimana menyiapkan landasannya, ini yang menurut saya harus disiapkan, misalnya 15-20 tahun ke depan lagi ada potensi apa yang harus disiapkan infrastruktur ekonomi untuk masyarakat,” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Tengah, Senin (29/7/2019).

 

Nur Purnamasidi menambahkan bahwa mental masyarakat ini perlu dijaga. Perkembangan informasi yang begitu cepat dan tidak memiliki esensi keberimbangan akan cepat membentuk opini yang tentu akan bisa mengganggu eksekusi isu strategis pemindahan ibu kota ini, apalagi ia berujar Pemerintah bertaruh kepada 1,6 juta penduduk masyarakat yang akan mereka pindahkan. 

 

“Kalau Jakarta itu orangnya sangat terbuka, mungkin juga orang dayak sama. Tapi ada titik di mana ketika persaingan ke depan sudah sangat keras, ini yang harus kita pikirkan juga. Makanya saya bilang ke Pak Menteri, tolong dipikirkan masak-masak jangan hanya 5 tahun targetnya, tapi antara 10 tahun sampai 15 tahun mengingat bukan hanya pembangunan fisik yang harus jadi perhatian,” imbuhnya.

 

Untuk itu, Politisi Partai Golkar tersebut secara gamblang mendorong pemerintah dalam hal ini digawangi oleh Bappenas untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana lima tahun pemindahan ke ibu kota baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota akan siap dilakukan di tahun 2024 dan pemindahan tersebut didasari untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Tetapkan Anggota BPK 2019-2024
25-09-2019 / KOMISI XI
Setelah menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi XI DPR RI menetapkan 5...
Komisi XI Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK
23-09-2019 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap 18 orang calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Juliari Gantikan Prakosa Pimpin Komisi XI
23-09-2019 / KOMISI XI
Anggota DPR RI Juliari P. Batubara menggantikan rekan sefraksinya di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan M. Prakosa untuk memimpin Komisi...
KUR Mampu Persempit Disparitas dan Kesenjangan Ekonomi
11-09-2019 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI ingin memastikan kredit usaha rakyat (KUR) yang mengucur kepada masyarakat benar-benar produktif. KUR bukan hanya mampu...