Legislator Minta Penegakan Hukum di Jateng tak Tebang Pilih

02-08-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani memberikan berkas kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ricko Amelza Danniel di dampingi Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik. Foto: Runi/rni

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta kepada seluruh aparat penegak hukum di Provinsi Jawa Tengah tidak tebang pilih dalam penanganan kasus apapun. Ia mencontohkan ada beberapa kasus korupsi di daerah pemilihannya, yakni Jawa Tengah X, yang menurut aduan dari masyarakat terjadi limitasi, dimana proses hukum pada kasus tersebut hanya ditangani sampai di level tertentu.

 

“Saya sampaikan pengaduan masyarakat dapil saya kepada Kapolda Jawa Tengah agar kasus tersebut dapat diselidiki dan disidik lebih jauh sampai ke level yang lebih atas dan harus di tebang semua para pelaku, tidak setengah-setengah dalam penanganannya,” tegas Arsul saat pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jateng, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng dan Kepala BNNP Jateng di Semarang, Selasa (30/7/2019).

 

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun langsung memberikan berkas bukti kasus kepada penegak hukum yang diwakili Kapolda Jateng untuk ditindaklanjuti. Kapolda Jateng Irjen Pol Ricko Amelza Danniel memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti perkara tersebut hingga tuntas. “Saya akan tindak lanjuti perkara soal korupsi yang bapak sampaikan hingga tuntas semua,” komitmen Ricko.

 

Ricko memaparkan, sejumlah kasus atau perkara yang sudah ditangani Polda Jateng pada tahun 2017 terdapat 75 perkara korupsi yang menjadi target, selesai 65 perkara dengan prosentase pencapaian 87 persen. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 90 perkara korupsi yang menjadi target, selesai 47 perkara dengan prosentase pencapaian 52 persen.

 

Dan pada tahun 2019 terdapat 90 perkara korupsi yang menjadi target, hingga bulan Juli selesai 47 perkara dengan pencapaian 30 persen. Ricko mengaku ada beberapa hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum di Jateng, antara lain keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana. Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian saat Komisi III DPR RI dengan Kapolri saat membahas anggaran. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Setujui RUU KUHP Disahkan di Paripurna
18-09-2019 / KOMISI III
RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya disetujui Komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR...
Komisi III Setujui RUU Permasyarakatan
18-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan....
Komisi III DPR Tetapkan Lima Pimpinan KPK
13-09-2019 / KOMISI III
Setelah dua hari menggelar uji kepatutan dan kelayakan atas sepuluh nama calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, akhirnya...
Komisi III Lanjutkan Uji Kelayakan Capim KPK
12-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI kembali melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima calon pimpinan (capim) KPK yang tersisa. Visi misi,...