Komisi II Akan Dalami Masalah Perlindungan Data Pribadi

02-08-2019 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Arief/rni

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memberikan tanggapan terkait dengan kasus jual-beli data pribadi Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial. Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), negara wajib melindungi kebenaran dan kerahasiaan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang, memang dibuka akses, tetapi akses itu adalah untuk semua level berdasarkan keputusan menteri.

 

“Tetapi kalau kemudian bahwa akses tehadap swasta sudah dilakukan sejak tahun 2015, padahal di situ rujukannya terhadap peraturan pemerintah, peraturan menteri dijadikan rujukan tentu kami akan dalami," ujar Herman  saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

 

Menurut politisi Partai Demokrat itu, perlindungan pada data pribadi penduduk harus dijamin, agar privacy masyarakat terjamin. “Supaya apa, masyarakat tenang dengan data pribadinya, jangan sampai data pribadi kita ada di lembaga mana, yang sesungguhnya tidak ada hubungan langsung," ungkap Herman.

 

KTP memang digunakan sebagai dasar atas keabsahan domisili dan identitas, namun menurut legislator dapil Jawa Barat VIII itu, institusi yang punya perjanjian langsung dengan pemilik data pribadi juga berkewajiban menjaga kerahasiaan.

 

“Kemudian untuk keperluan lain yang sifatnya individu tentu itu atas kesadaran, dan perjanjian antar individu. Tetapi kalau kemudian secara kolektif bahwa data itu diakses tanpa pemberitahuan dan dasar hukum yang kuat, serta aksesnya terbatas pada kebutuhan yang itu betul-betul dibutuhkan institusi negara atau badan hukum Indonesia yang membutuhkan verifikasi," jelas Herman. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Seleksi CPNS Masih Temui Kendala
30-09-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa dalam seleksi CPNS 2018 masih terdapat beberapa persoalan. Salah satu...
Program PTSL di Jatim Berjalan Baik
30-09-2019 / KOMISI II
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provisi Jawa Timur (Jatim) berhasil dijalankan dengan baik oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan...
Perencanaan Reforma Agraria Harus Tepat Sasaran
30-09-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menekankan perlu perencanaan yang matang oleh Kementeriean Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan...
PTSL Jatim Dinilai Berhasil
30-09-2019 / KOMISI II
Komisi II DPR RI meninjau dari dekat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Progres program...