Komisi III Cari Solusi Terkait 'Over' Kapasitas Lapas

05-08-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa bersama tim Kunjungan Kerja saat meminpin rapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel. Foto: Ria/rni

 

 

Lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sebagian besar mengalami over kapasitas. Hal tersebut dikarenakan  banyaknya narapidana berasal dari kasus narkoba. Komisi III DPR RI yang juga membidangi masalah pemasyarakatan tersebut, berupaya mencari solusi atas permasalahan over kapasitas di seluruh lapas di Indonesia. 

 

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lapas Kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (2/8/2019), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan Tim Kunker ingin melihat persoalan narkoba, kelayakan makan minum serta kesehatan bagi narapidana di lapas tersebut. 

 

"Hal-hal yang kami dapatkan dalam kunjungan ini sebagai bahan masukan juga dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sedang kami bahas dengan pemerintah, sebagai bentuk mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan over kapasitas di lapas," ujar Desmond saat meminpin rapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel.

 

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan tugas Kakanwil Kemenkumham dalam RUU Permasyarakatan kelaknya akan disempurnakan. Nantinya setiap tindakan kedepannya akan dibuatkan aturannya. "Kita harapkan bisa lebih teknis, agar tidak diterjemahkan berbeda-beda. Nantinya kerjanya Kemenkumham akan lebih banyak dan bersifat proaktif," jelasnya. 

 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan yang menjadi perhatian dari kunjungan ini adalah masih maraknya peredaran narkoba di dalam lapas. "Ini masih menjadi perhatian serius, karena  baunya kecium, tapi barangnya ga’ kelihatan. Kita harap penjaga disini dan kepolisian bekerjasama memberantas ini," jelasnya. 

 

Berdasarkan pantauannya saat melakukan blusukan ke dalam lapas, Habib menilai hampir semua narapidana terlihat sehat dan segar walalupun over kapasitas tidak bisa dihindari. "Mereka segar, sehat, artinya negara benar benar membiayai mereka. Namun terkait over kapasitas ini kami terus mencari solusi. Nantinya tidak semua dimasukan penjara namun ditaruh di rehabilitas, ini masih terus dibahas dalam RUU Permasyaratan," tutupnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III DPR Tetapkan Lima Pimpinan KPK
13-09-2019 / KOMISI III
Setelah dua hari menggelar uji kepatutan dan kelayakan atas sepuluh nama calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, akhirnya...
Komisi III Lanjutkan Uji Kelayakan Capim KPK
12-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI kembali melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima calon pimpinan (capim) KPK yang tersisa. Visi misi,...
Uji Capim KPK Dimulai
11-09-2019 / KOMISI III
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) para calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai. Komisi III DPR...
Seleksi Capim KPK Sangat Terbuka
10-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI tetap berkomitmen menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka....