Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia

05-08-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto: Ria/rni

 

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, pelanggaran keimigrasian makin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada Maret 2016 lalu.

 

"Kita belum nyaman dengan pembebasan visa, dan kami menilai antara uang yang masuk dan hilang sama. Untuk itu, kita berharap kebijakan ini ditinjau ulang. Pasalnya, pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan," jelasnya saat rapat dengan Kakanwil Kementeriah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lapas kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (2/8/2019). 

 

Dijelaskan Habib, pengawasan orang asing saat ini diambil alih oleh Kemenkumham, dulunya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian. Kemenkumham meminta Komisi III DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Keimigrasian. Saat dilakukan revisi terhadap UU Keimigrasian, Kemenkumham meminta untuk diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan.

 

“Pengawasan yang dilakukan Kepolisian diambil alih sama Kemenkumham, namun saat ini ternyata itu tidak berjalan baik karena masih ada ego sektoral," jelasnya, seraya menambahkan Komisi III DPR RI mendorong agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi betul-betul qualified dalam mengatasi permasalahan ini. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Setujui RUU KUHP Disahkan di Paripurna
18-09-2019 / KOMISI III
RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya disetujui Komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR...
Komisi III Setujui RUU Permasyarakatan
18-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan....
Komisi III DPR Tetapkan Lima Pimpinan KPK
13-09-2019 / KOMISI III
Setelah dua hari menggelar uji kepatutan dan kelayakan atas sepuluh nama calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, akhirnya...
Komisi III Lanjutkan Uji Kelayakan Capim KPK
12-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI kembali melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima calon pimpinan (capim) KPK yang tersisa. Visi misi,...