Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia

05-08-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto: Ria/rni

 

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, pelanggaran keimigrasian makin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada Maret 2016 lalu.

 

"Kita belum nyaman dengan pembebasan visa, dan kami menilai antara uang yang masuk dan hilang sama. Untuk itu, kita berharap kebijakan ini ditinjau ulang. Pasalnya, pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan," jelasnya saat rapat dengan Kakanwil Kementeriah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lapas kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (2/8/2019). 

 

Dijelaskan Habib, pengawasan orang asing saat ini diambil alih oleh Kemenkumham, dulunya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian. Kemenkumham meminta Komisi III DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Keimigrasian. Saat dilakukan revisi terhadap UU Keimigrasian, Kemenkumham meminta untuk diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan.

 

“Pengawasan yang dilakukan Kepolisian diambil alih sama Kemenkumham, namun saat ini ternyata itu tidak berjalan baik karena masih ada ego sektoral," jelasnya, seraya menambahkan Komisi III DPR RI mendorong agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi betul-betul qualified dalam mengatasi permasalahan ini. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Apresiasi Command Center Polda Bali Atasi Kepadatan Lalin
05-12-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasicommand center Polda Bali. Menurutnya, sistem tersebut sangat efektif untuk mengatasi kepadatan...
Komisi III DPR Pantau Persiapan Pengamanan Natal dan tahun Baru di Sulut
05-12-2019 / KOMISI III
Menyambut Natal dan Tahun Baru 2020, Polri akan menggelar Operasi Lilin di seluruh wilayah Indonesia. Terkait persiapan pengamanan Natal dan...
Penanganan Karhutla, Polda Kalteng Harus Berpihak Pada Rakyat
02-12-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dapat memperkuat keberpihakan kepada rakyat dalam melakukan penegakan...
Komisi III Dorong Sinergi Aparat Kalteng Tingkatkan Penegakan Hukum
02-12-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mendorong Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk terus bersinergi...