Legislator Berikan Syarat Datangkan Rektor Asing

06-08-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah Foto : Dok/mr

 

DPR RI turut mengkritisi rencana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengimpor rektor dari luar negeri. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, urgensi mendatangkan rektor asing harus jelas. Ia pun memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh rektor asing bila nantinya kebijakan tersebut tetap diberlakukan.

 

"Yang penting bagi kami adalah urgensinya apa dalam mendatangkan rektor asing tersebut. Jadi kami tidak mengatakan menolak atau tidak menolak, tapi urgensinya harus jelas," ungkap Ferdi melalui rilis yang diterima Parlementaria baru-baru ini. 

 

Menurut Ferdi, rektor asing yang datang harus memnuhi sejumlah kriteria. Kriteria pertama, harus memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. "Melakukan transfer pengetahuan kepada perguruan tinggi di Indonesia," tutur legislator Fraksi Partai Golkar tersebut. 

 

Kriteria kedua, lanjut Ferdi, kompetensi yang dimiliki rektor asing harus diakui oleh dunia internasional dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perguruan tinggi Indonesia. “Harus lolos penelitian khususBadan Intelejen Nasional (BIN) dan Polri terkait latar belakang dan ingerasi, sehingga tidak meloloskan calon rektor asing yang latar belakangnya kurang baik" jelasnya. 

 

Selanjutnya yang penting menurut ferdi adalah batas waktu dan target yang ingin dicapai dari rencana mendatangkan rektor dari luar negeri itu sendiri. "Harus ada batas waktu, yakni jangan lebih dari 5 tahun dalam memegang jabatan rektor di Indonesia. Pemerintah juga harus membuat sasaran yang ingin dicapai, harus jelas urgensinya," jelasnya seraya mengatakan pemerintah juga harus melakukan pemantauan atau evaluasi terus menerus. 

 

Terakhir, apabila menggunakan APBN maka harus didiskusikan dengan DPR RI. "Kemenristekdikti tidak pernah membahas secara khusus tentang rencana mendatangkan rektor asing ini. Seharusnya jika mereka serius mendatangkan rektor asing, tanpa diundang mereka harus proaktif datang ke kami, karena itu menggunakan APBN," tutupnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Minta Menpora Ikuti Proses Hukum
19-09-2019 / KOMISI X
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait...
Komisi X Kritisi Permohonan Penyesuaian Anggaran Kemenpora
17-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mengkritisi permohonan penyesuaian anggaran antar program dan fungsi sebesar Rp 20 miliar yang diajukan oleh Kementerian...
Pembahasan Revisi UU Dikdok Terkendala Pergantian Periode
16-09-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyampaikan revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) tidak bisa diselesaikan dalam waktu...
Pemajuan Kebudayaan Jadi Acuan Dasar Pembangunan Negara
16-09-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bisa menjadi acuan dasar pembangunan...