Investigasi Pemadaman Listrik Diharapkan Berjalan Independen

06-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. Foto: Grace/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyayangkan pemadaman listrik di Jawa-Bali dalam jangka waktu yang lama pada beberapa hari lalu. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi PT. PLN (Persero) dan dilakukan investigasi guna memberikan kepastian kejadian sebenarnya. Ia berharap investigasi dari pihak manapun, berjalan secara independen dan baik.

 

“Harus diungkapkan apa adanya sebab-sebab terjadinya itu,” tegas Kurtubi  saat menjadi narasumber di Forum Legislasi bertema ‘Buntut Listrik Padam Jawa-Bali, Bagaimana Pengawasan UU Perlindungan Konsumen?’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto sebagai pembicara.

 

Kurtubi menyayangkan, setelah terjadinya pemadaman listrik itu beredar kabar dengan logika yang tidak nyambung. Ia melihat bahwa seharusnya PLN dapat memberikan pernyataan yang sesuai dengan logika publik. Sehingga apa yang diungkapkan PLN justru menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.

 

“Sebab ada logika yang kurang nyambung sebagaimana diberitakan. Seperti PLTU di Suralaya bermasalah, PLTG di Cilegon juga bermasalah pada saat yang sama. Inipun kemudian diralat oleh pihak PLN dan faktanya terjadi pemadaman yang luar biasa,” tandas Kurtubi

 

Legislator Partai NasDem itu menambahkan, Komisi VII DPR RI selaku mitra kerja PLN saat ini tengah melakukan pembahasan tertutup dengan PLN membahas pemadaman listrik tersebut, meskipun rapat tersebut digelar dalam masa reses, diharapkan DPR RI mendapatkan jawaban yang diharapkan. 

 

“Hari ini adalah pertemuan (Komisi VII DPR RI) dengan PLN dan mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Seperti soal ganti rugi atau kompensasi sudah diatur undang-undang, pihak yang dirugikan oleh pemadaman tersebut berhak melakukan mengajukan gugatan," tegas Kurtubi.

 

Namun atas kejadian ini Kurtubi meminta kepada masyarakat untuk tetap memberikan dukungan kepada PLN, karena PLN ini adalah aset negara yang ditugaskan untuk mengelola ketenagalistrikan sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

 

“DPR mendukung jika ada rakyat yang menuntut menuntut. PLN milik kita, milik negara. Dengan adanya kejadian ini jangan sampai PLN tambah kacau. Menteri yang membawahi PLN harus berfikir jauh ke depan. PLN jangan diatur dengan asal-asalan,” tutup legislator dapil NTB itu. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta Kepala BPIP Hati-hati Sampaikan Statemen
12-02-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Bukhori Yusuf meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi lebih berhati-hati dalam menyampaikan public statement,...
DPR Pastikan Libatkan Buruh Bahas RUU 'Omnibus Law'
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi narasumber Forum Legislasi bertema: ‘RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana...
‘Omnibus Law’ Cipta Kerja Harus Perhatikan Hak Buruh
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Rancangan Undang-Undang (RUU) ‘Omnibus Law’, khususnya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 diminta...
Pemerintah Dituntut Aktif Lindungi PMI dari Virus Corona
07-02-2020 / LAIN-LAIN
Penyebaran virus corona telah menjangkau negara-negara tempat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab...