Komisi V Sesalkan Terbengkalainya Pelabuhan Gunaksa

06-08-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido. Foto: Kiki/rni

 

Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido, meminta Pemerintah Pronvisi Bali maupun Pemerintah Pusat secara serius untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pembangunan pelabuhan Gunaksa yang terbengkalai. Pembangunan Pelabuhan Gunaksa mulai direncanakan sejak tahun 2006.

 

“Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat memperhatikan secara serius persoalan ini, sehingga pelabuhan Gunaksa yang masih terbengkalai ini dapat terselesaikan,” kata Rendy usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Gunaksa, Bali, Senin (5/7/2019).

 

Legislator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Gunaksa telah menelan anggaran hingga Rp 200 miliar lebih pada tahun 2014. Namun sangat disesalkan pelabuhan ini belum dapat beroperasional. “Padahal anggaran yang sudah dianggarkan sekitar Rp 200 miliar lebih," kata Rendy.

 

Lanjut Rendy, sejumlah permasalahan yang menghambat pengoperasian pelabuhan tersebut adalah akses jalan menuju pelabuhan yang terputus akibat aliran lava dingin dari Gunung Agung yang meletus di tahun 2017 lalu. “Dari pantauan yang kami liat, akses jalan yang rusak mengakibatkan sulitnya pengoperasian Pelabuhan Gunaksa," kata Rendy.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan Kementerian terkait untuk membahas permasalahan mangkraknya Pelabuhan Gunaksa. “Komisi V DPR RI akan membawa permasalahan ini di rapat kerja nanti setelah reses,” pungkas politisi PDI-Perjuangan itu. (qq/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Dukung Pembangunan Jembatan Babin
23-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Provinsi Kepulauan Riau....
Pembangunan Infrastruktur Solusi Pengentasan Kemiskinan
22-01-2020 / KOMISI V
Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini, Kabupaten Kebumen masih tercatat menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah...
Anggota DPR Minta PPTJDI Kaji Sistem Aplikasi Transpotrasi Daring
22-01-2020 / KOMISI V
Dalam merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komisi V DPR RI meminta Perkumpulan Pengemudi...
Regulasi Kepemilikan Perumahan Harus Berpihak pada MBR
21-01-2020 / KOMISI V
\Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan kebijakan percepatan kepemilikan perumahan yang berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah...