Kerusakan Sutet Ungaran Tidak Logis

06-08-2019 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Grace/rni

 

Argumen PT. PLN yang menyatakan pemadaman listrik akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah, dinilai tidak logis. Hingga kini, belum jelas betul penyebab sesungguhnya yang melatari pemadaman tersebut. PLN harusnya selalu punya back up berlapis, ketika sistem satu transmisi rusak.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Legislasi bertajuk “Buntut Listrik Padam Jawa-Bali, Bagaimana Pengawasan UU Konsumen?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Dito mengaku prihatin dan kaget atas musibah pemadaman listrik ini. Baginya, pemadaman hingga delapan jam tidak logis.

 

“Kita sangat kaget, prihatin, dan kecewa terjadinya blackout (pemadaman) di Ibu Kota, Bekasi, dan Banten ini yang sampai memakan waktu 8 jam. Sebagian malah ada yang 10 jam dan 12 jam. Ini pasti masalah teknis. Ternyata, ada masalah transmisi, yaitu gangguan di 500 kV Ungaran-Pemalang. Tetapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang pasti dari PLN, apa sih penyebab utamanya,” ucap politisi Partai Golkar ini.

 

Menurut Dito, pemadaman selama delapan jam di Ibu Kota sangat memalukan. Plt. Dirut PLN juga dinilai tidak mampu menjelaskan dengan baik soal teknis pemadaman ini. Selama PLN masih dipimpin seorang Plt. keputusan yang diambil pun sangat terbatas. Sistem transmisi berupa Sutet itu mestinya di-back up oleh beberapa sistem lagi. Ketika misalnya, Sutet Ungaran-Pemalang rusak ada transmisi lain yang tetap bisa membantu mendistribusikan energi listrik.

 

“Di Jakarta ini back up-nya harus lebih dari satu, mestinya 2 sampai 4. Jangan sampai mati (padam) sampai 8 jam. Menurut saya yang bisa ditoleransi maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk Ibu Kota. Ibu Kota, kan, lambang negara kita. Industri di sini juga banyak sekali. Di Banten dan Bekasi adalah daerah industri. Berapa kerugian dunia industri saat ini,” kilah legislator dapil Jateng VIII itu.

 

Ditambahkannya, PLN dan Kementerian BUMN harus dievaluasi. Wakil rakyat di DPR RI sebagai pengawas BUMN sampai sekarang belum dapat informasi jelas dan lengkap dari Kementerian BUMN. Saat ini Menteri BUMN sedang menjalani ibadah haji. Sesmen BUMN sedang berada di luar negeri pula. Tak ada wakil kementerian yang bisa dimintai keterangan untuk hadir ke Komisi VI DPR RI untuk menjelaskan pemadaman listrik ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta Kepala BPIP Hati-hati Sampaikan Statemen
12-02-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Bukhori Yusuf meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi lebih berhati-hati dalam menyampaikan public statement,...
DPR Pastikan Libatkan Buruh Bahas RUU 'Omnibus Law'
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi narasumber Forum Legislasi bertema: ‘RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana...
‘Omnibus Law’ Cipta Kerja Harus Perhatikan Hak Buruh
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Rancangan Undang-Undang (RUU) ‘Omnibus Law’, khususnya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 diminta...
Pemerintah Dituntut Aktif Lindungi PMI dari Virus Corona
07-02-2020 / LAIN-LAIN
Penyebaran virus corona telah menjangkau negara-negara tempat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab...