Kerusakan Sutet Ungaran Tidak Logis

06-08-2019 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Grace/rni

 

Argumen PT. PLN yang menyatakan pemadaman listrik akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah, dinilai tidak logis. Hingga kini, belum jelas betul penyebab sesungguhnya yang melatari pemadaman tersebut. PLN harusnya selalu punya back up berlapis, ketika sistem satu transmisi rusak.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Legislasi bertajuk “Buntut Listrik Padam Jawa-Bali, Bagaimana Pengawasan UU Konsumen?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Dito mengaku prihatin dan kaget atas musibah pemadaman listrik ini. Baginya, pemadaman hingga delapan jam tidak logis.

 

“Kita sangat kaget, prihatin, dan kecewa terjadinya blackout (pemadaman) di Ibu Kota, Bekasi, dan Banten ini yang sampai memakan waktu 8 jam. Sebagian malah ada yang 10 jam dan 12 jam. Ini pasti masalah teknis. Ternyata, ada masalah transmisi, yaitu gangguan di 500 kV Ungaran-Pemalang. Tetapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang pasti dari PLN, apa sih penyebab utamanya,” ucap politisi Partai Golkar ini.

 

Menurut Dito, pemadaman selama delapan jam di Ibu Kota sangat memalukan. Plt. Dirut PLN juga dinilai tidak mampu menjelaskan dengan baik soal teknis pemadaman ini. Selama PLN masih dipimpin seorang Plt. keputusan yang diambil pun sangat terbatas. Sistem transmisi berupa Sutet itu mestinya di-back up oleh beberapa sistem lagi. Ketika misalnya, Sutet Ungaran-Pemalang rusak ada transmisi lain yang tetap bisa membantu mendistribusikan energi listrik.

 

“Di Jakarta ini back up-nya harus lebih dari satu, mestinya 2 sampai 4. Jangan sampai mati (padam) sampai 8 jam. Menurut saya yang bisa ditoleransi maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk Ibu Kota. Ibu Kota, kan, lambang negara kita. Industri di sini juga banyak sekali. Di Banten dan Bekasi adalah daerah industri. Berapa kerugian dunia industri saat ini,” kilah legislator dapil Jateng VIII itu.

 

Ditambahkannya, PLN dan Kementerian BUMN harus dievaluasi. Wakil rakyat di DPR RI sebagai pengawas BUMN sampai sekarang belum dapat informasi jelas dan lengkap dari Kementerian BUMN. Saat ini Menteri BUMN sedang menjalani ibadah haji. Sesmen BUMN sedang berada di luar negeri pula. Tak ada wakil kementerian yang bisa dimintai keterangan untuk hadir ke Komisi VI DPR RI untuk menjelaskan pemadaman listrik ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
12-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih mencari cara agar...