Kerusakan Sutet Ungaran Tidak Logis

06-08-2019 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Grace/rni

 

Argumen PT. PLN yang menyatakan pemadaman listrik akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah, dinilai tidak logis. Hingga kini, belum jelas betul penyebab sesungguhnya yang melatari pemadaman tersebut. PLN harusnya selalu punya back up berlapis, ketika sistem satu transmisi rusak.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Legislasi bertajuk “Buntut Listrik Padam Jawa-Bali, Bagaimana Pengawasan UU Konsumen?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Dito mengaku prihatin dan kaget atas musibah pemadaman listrik ini. Baginya, pemadaman hingga delapan jam tidak logis.

 

“Kita sangat kaget, prihatin, dan kecewa terjadinya blackout (pemadaman) di Ibu Kota, Bekasi, dan Banten ini yang sampai memakan waktu 8 jam. Sebagian malah ada yang 10 jam dan 12 jam. Ini pasti masalah teknis. Ternyata, ada masalah transmisi, yaitu gangguan di 500 kV Ungaran-Pemalang. Tetapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang pasti dari PLN, apa sih penyebab utamanya,” ucap politisi Partai Golkar ini.

 

Menurut Dito, pemadaman selama delapan jam di Ibu Kota sangat memalukan. Plt. Dirut PLN juga dinilai tidak mampu menjelaskan dengan baik soal teknis pemadaman ini. Selama PLN masih dipimpin seorang Plt. keputusan yang diambil pun sangat terbatas. Sistem transmisi berupa Sutet itu mestinya di-back up oleh beberapa sistem lagi. Ketika misalnya, Sutet Ungaran-Pemalang rusak ada transmisi lain yang tetap bisa membantu mendistribusikan energi listrik.

 

“Di Jakarta ini back up-nya harus lebih dari satu, mestinya 2 sampai 4. Jangan sampai mati (padam) sampai 8 jam. Menurut saya yang bisa ditoleransi maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk Ibu Kota. Ibu Kota, kan, lambang negara kita. Industri di sini juga banyak sekali. Di Banten dan Bekasi adalah daerah industri. Berapa kerugian dunia industri saat ini,” kilah legislator dapil Jateng VIII itu.

 

Ditambahkannya, PLN dan Kementerian BUMN harus dievaluasi. Wakil rakyat di DPR RI sebagai pengawas BUMN sampai sekarang belum dapat informasi jelas dan lengkap dari Kementerian BUMN. Saat ini Menteri BUMN sedang menjalani ibadah haji. Sesmen BUMN sedang berada di luar negeri pula. Tak ada wakil kementerian yang bisa dimintai keterangan untuk hadir ke Komisi VI DPR RI untuk menjelaskan pemadaman listrik ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Capim KPK Baru Hadapi Tantangan
12-09-2019 / LAIN-LAIN
Para calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sedang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan akan menghadapi tantatangan baru...
Papua tak Terpisahkan dari NKRI
11-09-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara...
Benahi Papua dengan Pendekatan Multi Aspek
11-09-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menyampaikan, permasalahan Papua hendaknya dibenahi dengan pendekatan multi aspek. Tidak cukup hanya...
Komisi IX Belum Setujui Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
05-09-2019 / LAIN-LAIN
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pihaknya belum menyetujui usualan kenaikan iuran BPJS kesehatan, khususnya untuk...