Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR

08-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi saat Dialektika Demokrasi  Foto : Runi/mr

 

Fungsi Kontrol dan Pengawasan DPR RI kepada pemerintah sebenarnya berlaku menyeluruh tak terkecuali meskipun partai tersebut masuk dalam koalisi pemerintahan, karena fungsi tersebut merupakan amanat dari konstitusi. Demikian dijelaskan oleh Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi saat Dialektika Demokrasi yang mengambil tema "Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?" 

 

Menurut Viva, sebagai wakil rakyat, DPR RI tidak relevan lagi mendikotomikan antara oposisi dan koalisi. Karena sesuai dengan amanat konstitusi, DPR harus senantiasa melakukan fungsi pengawasan, agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.    


"Sebenarnya kalau di parlemen menjadi tidak relevan karena apa, seluruh partai politik, apakah partai itu pedukung pemerintah atau di luar pemerintah sama-sama menjalankan fungsi konstitusional, yaitu fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif," papar Viva di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019). 

 

Politisi dari Fraksi PAN ini juga menyampaikan, bahwa Indonesia menganut sistem politik presidensial, maka idealnya fungsi pengawasan kepada pemerintah harus tanpa beban, berbeda dengan sistem politik parlementer, eksekutif bertanggungjawab penuh pada perlemen. 

 

"Kita bukan seperti itu, kalau di sistem parlementer jelas ini partai pemerintah dan partai oposisi. Partai oposisi di dalam melakukan fungsi pengawasan dia harus izin dulu kepada partainya kemudian baru bicara. Nah tapi kalau kami yang ada di DPR RI ini sudah mengerti tugasnya sebagai Anggota DPR, melakukan fungsi pengawasan tanpa melakukan koordinasi dengan partai politik, kondisi itu sudah bisa dimaklumi," papar Viva. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ibas Apresiasi PIA Demokrat dalam Majukan Bangsa
28-02-2020 / LAIN-LAIN
Kaum perempuan harus mampu beralih dari sekadar peran ‘sesumur, sedapur, sekasur’ untuk menjadi sukses dan makmur melalui usaha-usahanya yang tumbuh...
‘Omnibus Law’ Cipta Kerja Harus Jaga Amanah Reformasi
28-02-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Slamet mengingatkan kepada semua pihak agar Omnibus Law Cipta Kerja harus dapat menjaga amanah reformasi. Slamet menyampaikan,...
Arab Saudi Hentikan Umroh, Anggota DPR Prihatin Nasib Calon Jemaah
27-02-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengaku prihatin atas nasib para calon jemaah Indonesia, menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi...
Anggota DPR Ajak Seluruh Pihak Duduk Bersama Atasi Banjir
27-02-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI, Sukur Nababan berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota...