Legislator Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

09-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil Foto : Runi/mr

 

Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Menurutnya hal tersebut agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.

 

“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ucap Nasir dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi yang mengakat tema ‘Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?’ yang digelar di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

 

Ditambahkannya, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya.

 

Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas. Maksudnya, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

 

“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” pungkasnya. (rfk/dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Capim KPK Baru Hadapi Tantangan
12-09-2019 / LAIN-LAIN
Para calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sedang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan akan menghadapi tantatangan baru...
Papua tak Terpisahkan dari NKRI
11-09-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara...
Benahi Papua dengan Pendekatan Multi Aspek
11-09-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menyampaikan, permasalahan Papua hendaknya dibenahi dengan pendekatan multi aspek. Tidak cukup hanya...
Komisi IX Belum Setujui Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
05-09-2019 / LAIN-LAIN
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pihaknya belum menyetujui usualan kenaikan iuran BPJS kesehatan, khususnya untuk...