Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba

09-08-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban Foto : Grace/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan  Kawasan Danau Toba yang akan menggantikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini. Dengan kelembagaan tersebut, diharapkan pembangunan pariwisata tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.

 

“Seharusnya BPODT itu menjadi badan pengembangan wilayah seperti Suramadu. Di sana ada 7 Kabupaten, jadi kalau hanya otorita, itu otorita yang mana?” kata Sahat seolah bertanya usai audiensi Komisi V DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bupati Dairi dan Bupati Karo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

 

Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama (Dirut), sehingga Kepala Badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, dia yang akan mengkordinasikan kepala – kepala daerah di Kawasan Danau Toba tersebut dalam rangka membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

 

“Katakanlah seperti Suramadu, ini harus benar-benar diketuai oleh Kepala Badan sehingga bertanggung jawab penuh kepada Presiden,” tambah legislator Fraksi Partai Nasdem itu. Sama seperti Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, nantinya badan ini akan bermitra dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

 

Mengingat, danau kawasan pariwisata Danau Toba merupakan prioritas pemerintah untuk menggenjot wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain mengusulkan perubahan kelembagaan, Sahat juga menambahkan perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk menarik wisatawan domestik. Ia berharap dari jalan lingkar luar yang terhubung ke seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba dibangun berbagai fasilitas.

 

Ibarat jari-jari, disetiap ujungnya dibangun dermaga dan fasilitas tempat ibadah untuk wisatawan muslim. Ia juga menyarankan ada menara pandang yang dibangun di lingkar luar Kawasan Danau Toba. “Jadi, yang pertama-tama wisatawan domestik yang kita tarik dulu. Jangan terlalu mengharap kehadiran turis mancanegara. Kita (domestik) dulu saja,” tutup legislator dapil Sumatera Utara itu. (ann,gre/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Anggap Pemerintah Gagal Lindungi Hutan
19-08-2019 / KOMISI V
Kebakaran hutan yang masih terus terjadi membuktikan pemerintah gagal melindungi hutan seperti diamanatkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Pemerintah tak mampu...
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota
16-08-2019 / KOMISI V
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD...
Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba
09-08-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang akan menggantikan Badan Pelaksana...
Komisi V Minta Jalan Layang Medan - Berastagi Diprioritaskan
09-08-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing meminta pembangunan jalan layang Kota Medan - Berastagi Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara agar...