Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba

09-08-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban Foto : Grace/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan  Kawasan Danau Toba yang akan menggantikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini. Dengan kelembagaan tersebut, diharapkan pembangunan pariwisata tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.

 

“Seharusnya BPODT itu menjadi badan pengembangan wilayah seperti Suramadu. Di sana ada 7 Kabupaten, jadi kalau hanya otorita, itu otorita yang mana?” kata Sahat seolah bertanya usai audiensi Komisi V DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bupati Dairi dan Bupati Karo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

 

Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama (Dirut), sehingga Kepala Badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, dia yang akan mengkordinasikan kepala – kepala daerah di Kawasan Danau Toba tersebut dalam rangka membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

 

“Katakanlah seperti Suramadu, ini harus benar-benar diketuai oleh Kepala Badan sehingga bertanggung jawab penuh kepada Presiden,” tambah legislator Fraksi Partai Nasdem itu. Sama seperti Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, nantinya badan ini akan bermitra dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

 

Mengingat, danau kawasan pariwisata Danau Toba merupakan prioritas pemerintah untuk menggenjot wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain mengusulkan perubahan kelembagaan, Sahat juga menambahkan perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk menarik wisatawan domestik. Ia berharap dari jalan lingkar luar yang terhubung ke seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba dibangun berbagai fasilitas.

 

Ibarat jari-jari, disetiap ujungnya dibangun dermaga dan fasilitas tempat ibadah untuk wisatawan muslim. Ia juga menyarankan ada menara pandang yang dibangun di lingkar luar Kawasan Danau Toba. “Jadi, yang pertama-tama wisatawan domestik yang kita tarik dulu. Jangan terlalu mengharap kehadiran turis mancanegara. Kita (domestik) dulu saja,” tutup legislator dapil Sumatera Utara itu. (ann,gre/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
10-09-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai pagu anggaran tahun 2020 yang dialokasikan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
Bangun Indonesia dari Desa Butuh Anggaran Layak
09-09-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan, untuk membangun Indonesia dari desa memerlukan anggaran yang layak. Ironisnya, anggaran Kementerian...
Pembangunan Bendungan Waeapo Harus Diselesaikan
09-09-2019 / KOMISI V
Pembangunan Bendungan Waeapo pengerjaannya terbilang lamban. Sudah dua tahun pembangunan berjalan, namun kemajuan fisik proyek bendungan tersebut baru 2,53 persen....
Komisi V Temukan Sejumlah Permasalahan Infrastruktur di Sragen
06-09-2019 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menemukan sejumlah kendala terkait pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan di Kabupaten Sragen....