Pembangunan Infrastruktur Harus Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat

09-08-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Analis Kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Ftiriani Foto : Andri/mr

 

Analis Kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Ftiriani mengatakan pembangunan infrastruktur dalam mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) hendaknya juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Khusus di Kabupaten Langkat, pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba terus dilakukan. 

 

“Ketika objek pembangunan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba itu terus dibangun, harus juga memperhatikan kawasan di sekitarnya. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton atau justru menjadi korban akibat pembangunan tersebut,” jelas Fitriani usai menerima Komisi D DPRD Kabupaten Langkat, di Ruang Rapat Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/8/2019).

 

Lebih lanjut, ia menuturkan disamping pembangunan infrastruktur, harus juga  mengembangkan pembangunan masyarakat yang ada di dalamnya. “Misalnya masyarakat nantinya bisa saja berkontribusi dengan cara berjualan produk hasil-hasil kerajinan setempat. Pembangunan KSPN Danau Toba ini juga merupakan suatu upaya peningkatan kemampuan usaha masyarakat sekitar Danau Toba,” tutur Fitriani.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Langkat Surya Alam menyampaikan kunjungan DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka meminta penjelasan sejumlah hal khususnya terkait persoalan pembangunan di Kabupaten Langkat. “Sehingga nantinya kami bisa memprogramkan hal-hal apa saja yang telah dijelaskan tersebut untuk kami tindaklanjuti di DPRD Kabupaten Langkat,” (tra/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPRD Nganjuk Disarankan Gunakan Tatib Periode Sebelumnya
14-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024...
Perubahan Tata Tertib DPRD Harus Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2018
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Cholida Indrayana menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten...
DPRD Sekadau Konsultasi Pembentukan Pimpinan AKD
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Persidangan I Budi Kuntaryo menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme...
BK DPR Terima DPRD Kabupaten Nias
09-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD...