MoU DPR – PT Jadi Landasan Peran Akademisi dalam Perancangan UU

12-08-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretatris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Foto : Tasya/mr

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretatris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Setjen dan BK DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi (PT) merupakan landasan bagi akademisi untuk berperan dan memberikan masukan bagi Anggota Dewan dalam menghasilkan produk perundang-undangan.

 

Salah satu MoU yang dijalin Setjen dan BK DPR RI adalah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Indra menjelaskan, bentuk tindak lanjut dari penandatanganan tersebut akan dibuat perjanjian kerja sama. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi akademisi, khususnya dalam perancangan undang-undang yang dilakukan dalam kegiatan penelitian, penyampaian naskah akademis maupun survei.

 

“Masukan dari berbagai kalangan baik Universitas maupun asosiasi ini untuk memperkuat masukan-masukan kepada Dewan nantinya, baik melalui naskah akademis maupun dalam kaitan penyampaian kebijakan publik dan produk hukum. Jadi IPB ini salah satu yang kita harapkan nantinya bisa berkontribusi dalam aspek itu,” terang Indra usai menghadiri penandatanganan MoU antara Setjen dan BK DPR RI dengan IPB, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2019).

 

Indra menerangkan jika sebelumnya Setjen dan BK DPR RI sudah pernah melakukan berbagai kegiatan dengan IPB. Namun adanya perjanjian ini, tentunya akan mempererat hubungan kedua lembaga tersebut, dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar terutama bagi DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depannya.

 

Menanggapi penandatanagan MoU tersebut, Dekan Sekolah Bisnis IPB Noer Azam Achsani, menyampaikan rasa terima kasih atas terwujudnya kerja sama IPB dengan Setjen dan BK DPR RI. Noer Azam mengatakan, pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi lembaga pemerintahan termasuk DPR RI, untuk mewarnai pemikiran di perguruan tinggi. Karena menurutnya, keputusan bisnis apapun yang dibuat tidak terlepas dari keputusan politik. Hal tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi para akademisi maupun mahasiswa IPB.

 

“Kerja sama dengan DPR ini menurut saya sangat strategis. Kita ingin kegiatan ini nantinya tidak hanya sekali, setelah ini kita akan buka akses agar dapat audiensi dengan DPR, bagaimana cara mereka bisa berdebat dengan Anggota Dewan, mereka mengetahui dan memahami politik, karena situasi politik diluar juga memengaruhi bisnis,” tutup Noer Azam. (nap/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPRD Nganjuk Disarankan Gunakan Tatib Periode Sebelumnya
14-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024...
Perubahan Tata Tertib DPRD Harus Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2018
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Cholida Indrayana menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten...
DPRD Sekadau Konsultasi Pembentukan Pimpinan AKD
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Persidangan I Budi Kuntaryo menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme...
BK DPR Terima DPRD Kabupaten Nias
09-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD...