MoU DPR – PT Jadi Landasan Peran Akademisi dalam Perancangan UU

12-08-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretatris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Foto : Tasya/mr

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretatris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Setjen dan BK DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi (PT) merupakan landasan bagi akademisi untuk berperan dan memberikan masukan bagi Anggota Dewan dalam menghasilkan produk perundang-undangan.

 

Salah satu MoU yang dijalin Setjen dan BK DPR RI adalah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Indra menjelaskan, bentuk tindak lanjut dari penandatanganan tersebut akan dibuat perjanjian kerja sama. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi akademisi, khususnya dalam perancangan undang-undang yang dilakukan dalam kegiatan penelitian, penyampaian naskah akademis maupun survei.

 

“Masukan dari berbagai kalangan baik Universitas maupun asosiasi ini untuk memperkuat masukan-masukan kepada Dewan nantinya, baik melalui naskah akademis maupun dalam kaitan penyampaian kebijakan publik dan produk hukum. Jadi IPB ini salah satu yang kita harapkan nantinya bisa berkontribusi dalam aspek itu,” terang Indra usai menghadiri penandatanganan MoU antara Setjen dan BK DPR RI dengan IPB, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2019).

 

Indra menerangkan jika sebelumnya Setjen dan BK DPR RI sudah pernah melakukan berbagai kegiatan dengan IPB. Namun adanya perjanjian ini, tentunya akan mempererat hubungan kedua lembaga tersebut, dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar terutama bagi DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depannya.

 

Menanggapi penandatanagan MoU tersebut, Dekan Sekolah Bisnis IPB Noer Azam Achsani, menyampaikan rasa terima kasih atas terwujudnya kerja sama IPB dengan Setjen dan BK DPR RI. Noer Azam mengatakan, pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi lembaga pemerintahan termasuk DPR RI, untuk mewarnai pemikiran di perguruan tinggi. Karena menurutnya, keputusan bisnis apapun yang dibuat tidak terlepas dari keputusan politik. Hal tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi para akademisi maupun mahasiswa IPB.

 

“Kerja sama dengan DPR ini menurut saya sangat strategis. Kita ingin kegiatan ini nantinya tidak hanya sekali, setelah ini kita akan buka akses agar dapat audiensi dengan DPR, bagaimana cara mereka bisa berdebat dengan Anggota Dewan, mereka mengetahui dan memahami politik, karena situasi politik diluar juga memengaruhi bisnis,” tutup Noer Azam. (nap/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen DPR Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Nias
19-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima delegasi DPRD Kabupaten Nias dari Badan Musyawarah....
BK DPR Gelar Konferensi ICMSS ke-19
18-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Badan Keahlian (BK) DPR RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menggelar Konferensi Internasional Indonesian Capital Market...
Sekjen DPR Terima Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Self Assessment Maturitas SPIP
18-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jendral DPR RI, Indra Iskandar menerima laporan hasil penjaminan kualitas atas self assessment maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)...
Perlu Sinergi DPRD dengan Pemerintah Daerah Kembangkan Industri Pariwisata
17-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan DPR RI Restu Pramojo Pangarso menilai perlu ada sinergi antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah...