Kebhinekaan Indonesia Jadi Fakta Jika Pembangunan Merata

16-08-2019 / PARIPURNA

Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPD RI saat sidang bersama Foto : Geraldi/mr

 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa kebhinekaan yang dimiliki Bangsa Indonesia akan menjadi fakta, jika pembangunan dilaksanakan secara merata. Menurut Oso, sapaan akrabnya, Indonesia akan tetap menjadi Indonesia, jika murahnya sandang, pangan, dan papan itu terjadi dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

 

“Kita juga patut bergembira, Presiden Jokowi telah istiqamah dalam menjalankan visi dan misinya, yakni BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun,” jelasnya pada Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66 persen pada tahun 2018 adalah prestasi yang patut diapresiasi, lanjutnya. “Kami juga mengapresiasi atas telah tersalurnya anggaran Dana Desa hingga mencapai Rp 257 triliun dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerah juga maju. Maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi Dana Desa tersebut dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan pidato di hadapan Presiden Joko Widodo, dan seluruh Anggota DPD RI dan DPR RI, Oso juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), serta mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia.

 

“Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 81 persen adalah wujud apresiasi sekaligus cermin atas tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut membangun demokrasi. Hal itu juga tidak terlepas dari peran para penyelenggara Pemilu, termasuk di dalamnya adalah para petugas Pemilu 2019 yang telah wafat dalam tugasnya menjaga demokrasi,” tuturnya.

 

Selain isu demokrasi keadilan dan pemerataan pembangunan strategis, Oso menyampaikan, untuk mencapai kemerdekaan ekonomi diperlukan niat dan kemauan yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa. Segala upaya untuk membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik harus menjadi perhatian semua.

 

“Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam. Kita harus membangun energi baru dan terbarukan melalui pembangkit tenaga nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil,” tandasnya.

 

Politisi Partai Hanura itu mengajak semua pihak dapat mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) kedaulatan pangan dan memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus selalu terpenuhi di waktu yang sama, dan harus segera menghentikan impor. “Jika petani sejahtera maka negara akan aman Sentosa,” tegas Oso.

 

Dikatakannya, tantangan berat bagi bangsa Indonesia dalam era adalah merebaknya dua paham besar, yakni liberalisasi dan paham radikal atas nama kebebasan dan demokrasi. Menurutnya, dua paham tersebut masuk ke masyarakat dengan mempertentangkan antara Pancasila dan agama.

 

“Sungguh ini merupakan tantangan besar buat kita semua. Jika kita lengah tidak mustahil Indonesia akan tereduksi. Namun kita harus tetap optimis Pancasila sebagai filsafat dalam bernegara harus terimplementasi secara terstruktur, sistematis, dan masif di semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan elit hingga masyarakat yang bersandal jepit, mulai dari anak-anak dan remaja hingga kalangan yang sudah dewasa,” jelasnya.

 

Mewakili DPD RI dan DPR RI, Oso mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. “Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia mengambil tema ‘Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju. Semoga dalam usia yang ke-74 Republik Indonesia ini, kita semua tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Oso. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terima IHPS 1 2019
18-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2019 sebagai wujud pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan...
RUU Sumber Daya Air Diketok di Paripurna
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang. Kesepakatan atas RUU inisiatif DPR...
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
17-09-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah...
Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...