Produk Legislasi Akan Dukung Pembangunan SDM

16-08-2019 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 Foto : Runi/mr

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 menyampaikan, ke depannya produk legislasi yang disusun oleh DPR RI akan mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal ini sesuai dengan tema pemerintah dalam merayakan hari kemerdekaan tahun ini, yaitu “SDM Unggul, Indonesia Maju”.

 

“Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR berpandangan agar penyusunan legislasi ke depan harus mendukung prioritas pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” papar Bamsoet, sapaan akrabnya dalam sambutannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).  

 

Dalam kaitan itu, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kehadiran RUU ini diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan invensi dan inovasi.

 

Berkenaan dengan penyelesaian tugas legislasi di penghujung masa bakti periode ini, Bamsoet melaporkan, DPR RI dan Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah RUU secara optimal. Beberapa RUU yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ini, antara lain; RUU Sumber Daya Air, RUU Perkoperasian, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Pekerja Sosial, dan RUU Ekonomi Kreatif.

 

“Dalam mengemban amanat rakyat, DPR akan terus bekerja sampai akhir, sampai masa persidangan terakhir nanti akan ditutup,” komitmen politisi Partai Golkar itu.

 

Untuk memaksimalkan kinerja legislasi, DPR RI berpandangan bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

 

Menurut Bamsoet, Prolegnas bukanlah sekadar daftar judul RUU yang diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI, melainkan merupakan daftar RUU yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, capaian legislasi yang ingin dihasilkan melalui Prolegnas akan lebih terukur, realistis secara kuantitas, dan berkualitas. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terima IHPS 1 2019
18-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2019 sebagai wujud pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan...
RUU Sumber Daya Air Diketok di Paripurna
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang. Kesepakatan atas RUU inisiatif DPR...
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
17-09-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah...
Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...