Kinerja Pengawasan dan Fungsi Diplomasi Parlemen Telah Berjalan Maksimal

16-08-2019 / PARIPURNA

Presiden RI Joko Widodo Foto Bersama dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPD RI Foto : Eka Hindra/mr

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, kinerja DPR RI di bidang pengawasan sampai saat ini telah berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan sikap responsif DPR RI terhadap hasil temuan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, Tim Pemantau, maupun Tim Pengawas DPR RI. Seluruh Panja dan tim yang dibentuk oleh DPR RI diharapkan dapat segera menyelesaikan tugasnya.

 

“Hal ini merupakan wujud prinsip check and balances, yaitu dengan memberikan masukan bagi Pemerintah dalam menjalankan tugasnya,” paparnya saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Rapat Paripurna ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Negara non-Kementerian.

 

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini melaporkan, pada akhir periode ini DPR RI juga meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas HAM menyatakan bahwa belum ada kemajuan yang signifikan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu terdapat aduan kasus pelanggaran HAM tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan yang ketat.

 

“Demikian juga dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada satupun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019,” tegas mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

 

Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, dan sebagai wujud dukungan terhadap komitmen Pemerintah dalam mengupayakan tercapainya target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), DPR RI kembali menjadi tuan rumah Sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) ke-3. Sidang ini akan dilaksanakan pada 4-5 September 2019 di Bali dengan mengangkat tema “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”.

 

“Melalui forum ini, Delegasi DPR RI akan berupaya mendorong komitmen parlemen negara-negara sahabat untuk berpartisipasi pada upaya global mencapai TPB. Semoga forum ini nanti dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional Indonesia, dan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dunia pada umumnya,” harap legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

 

Sebelum mengakhiri pidatonya, Bamsoet juga menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh DPR RI periode 2014-2019 untuk mewujudkan parlemen yang modern dan mendekatkan jarak dengan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2015 hingga sekarang. Salah satunya adalah inisiatif Open Parliament untuk melengkapi dan memperkuat parlemen modern.

 

Menurutnya kehadiran DPR pada dua forum Global Legislative Openness Conference di Ukraina pada April 2017 dan Open Governement Summit di Georgia pada Juli 2018 merupakan bentuk komitmen parlemen dalam mendorong keterbukaan informasi publik. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terima IHPS 1 2019
18-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2019 sebagai wujud pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan...
RUU Sumber Daya Air Diketok di Paripurna
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang. Kesepakatan atas RUU inisiatif DPR...
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
17-09-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah...
Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...