Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

16-08-2019 / PIMPINAN

Presiden Joko Widodo saat Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia. Foto: Runi/rni

 

Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia menyampaikan akan melakukan pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, pada prosesnya pemindahan ibu kota butuh kajian yang detil dan mendalam serta melibatkan berbagai pihak.

 

“Menurut saya, kajian terhadap pemindahan ibu kota itu harus mendalam, harus detail, harus melibatkan ahli-ahli, akademisi, intelektual dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat,” ungkap Fadli usai mengikuti Sidang Bersama DPD RI-DPR Ri yang turut dihadiri Presiden Jokowi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Fadli menjelaskan bahwasanya pemindahan ibu kota bukanlah gagasan baru. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno pernah manggagas pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Kemudian berikutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pemindahan ibu kota direncanakan ke daerah Jonggol atau daerah Bogor Timur, dan saat itu lahannya pun juga sudah disiapkan.

 

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan pemindahan Ibu Kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, dimana jarak kedua kota tersebut hanya 25 kilometer. “Kalau kita lihat, Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, tidak jauh. Mereka bangun Putrajaya yang gampang diakses dari Kuala Lumpur, dekat gitu ya. Kalau di kita seperti di Bogor,” urai Fadli.

 

Sehingga, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, Jakarta menjadi pusat bisnis, kemudian daerah calon ibu kota itu menjadi pusat pemerintahan, namun jaraknya terjangkau. Bayangkan kalau misalnya antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang berjauhan yaitu mempunyai dampak yang besar.

 

“Menurut saya ini harus dipikirkan, apakah pemindahan ini sudah menjadi prioritas? Sementara masyarakat kita masih banyak yang kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pembiayaan anggaran kita juga masih lemah, masih ditopang oleh utang. Jadi menurut saya perlu dikaji ulang,” tegasnya.

 

Penting bagi pemerintah untuk mengkaji bagaimana mobilisasi pemindahan itu dari sisi logistik, anggaran, infrastruktur dan sebagainya perusahaan harus ada kajian yang dalam di manapun, walaupun maksudnya baik demi pemerataan. “Ini dampaknya akan besar, dan tidak hanya bisa sekedar dilontarkan tanpa adanya perencanaan yang matang,” pungkasnya. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR Apresiasi Sinergi DPR - Wartawan Parlemen
20-09-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi hubungan kerja sama antara Dewan dengan Wartawan Parlemen yang terjalin dengan sangat baik selama...
DPR Semakin Terbuka untuk Masyarakat
20-09-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dalam mensukseskan Parlemen Modern, DPR RI berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang terbuka melalui teknologi...
Buka FKSPK DPR, Bamsoet Ceritakan Pengalaman Jadi Wartawan
20-09-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menceriterakan beberapa pengalamannya ketika masih berprofesi sebagai seorang wartawan saat membuka Forum Komunikasi dan Sosialisasi...
Indonesia Harus Perkuat Kerja Sama dengan Kawasan Asia Tengah
20-09-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat pertemuan dengan Parlemen Tajikistan yang dipimpin Shukurjon Zukhurof dan Badan Kerja Sama Parlemen...