WNI Harus Tetap Patuhi Peraturan Hongkong

16-08-2019 / KOMISI I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha Foto : Sofyan/mr

 

Rangkaian demonstrasi di Hongkong telah masuk bulan kedua sejak dimulai pada Juni 2019 lalu yang dipicu oleh penolakan massa terhadap RUU Ekstradisi Hongkong, sehingga menimbulkan keresahan publik termasuk para Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha meminta WNI tetap mematuhi peraturan di negara tersebut.

 

Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, usai menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Jumat (16/8/20190, Satya menjelaskan apabila terjadi kasus yang melibatkan WNI maka otomatis peraturan perundangan yang digunakan sesuai ketetapan adalah hukum di negara tersebut. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar WNI terus berhati-hati.

 

“Maka kita meminta satu warga negara wajib lapor kepada konsulat kita atau kepada kedutaan kita karena apabila nanti ada satu kasus hukum mereka bisa membantu terus yang kedua juga bisa mendalami akar permasalahan daripada masalah yang terjadi jadi mesti kita cari kalau menurut saya akar masalahnya dulu,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

 

Selama ini menurutnya banyak dari WNI yang tidak melaporkan tujuan kegiatan tinggal, sehingga menyulitkan Kementerian Luar Negeri memberikan upaya pelayanan kepada para WNI. “Karyawan itu tidak memberi tahu keberadaannya. Dia juga tidak memberitahu di perusahaan mana, sehingga advokasi yang diberikan oleh Kemenlu kepada masyarakat Indonesia yang ada di sana menjadi tidak maksimal,” imbuh Satya.

 

Senada dengan Satya, Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menyampaikan bahwa kondisi para WNI di Hongkong saat ini dalam keadaan baik usai dikonfirmasi kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong. Ia mengaku mendukung penuh imbauan yang dilakukan Kemenlu kepada para WNI untuk tidak turut partisipasi dalam akasi demonstrasi tersebut.

 

“KBRI dan KJRI agar tetap memantau memonitor serta harus bisa memberikan perlindungan yang sepadan terhadap warga negara kita. Kami meminta kepada seluruh WNI di Hongkong untuk tidak partisipatif terhadap kegiatan politik di sana dan menjauhi diri dari tempat tempat rawan yang kemungkinan bisa berekskalasi menjadi titik kekerasan,” sebut politisi PDI-Perjuangan tersebut. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PSDN Diharapkan Perkuat Sistem Pertahanan Negara
26-09-2019 / KOMISI I
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk Pertahanan Negara Satya Widya Yudha berharap, dengan...
Komisi I DPR Dorong Peningkatan Anggaran Sarpras Lemhanas RI
25-09-2019 / KOMISI I
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan akan mendorong tambahan anggaran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI yang diperuntukkan...
RUU PSDN Disepakati di Pembahasan Tingkat I
24-09-2019 / KOMISI I
Komisi I DPR RI dan pemerintah telah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk pertahanan negara...
Kebakaran Hutan Harus Diekspos Secara Masif
16-09-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta, TV dan Radio Republik Indonesia (TVRI dan RRI) untuk mengekspos secara masif kebakaran...