Legislator Dukung Kaltim Jadi Ibu Kota Negara

16-08-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam. Foto: Hendra/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam, mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI, khususnya berkenaan dengan rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia. Ihwan sendiri mengaku siap mendorong Provinsi Kalimantan Timur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Benua Etam untuk terpilih menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta.

 

“Saya berharap Kalimantan Timur yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara. Sebagai Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya merasa terpanggil untuk ikut berperan agar pemindahan ibu kota negara bisa berjalan sukses,” kata Ihwan usai agenda Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Namun menurutnya, jika ditanya kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia, apakah siap untuk menjadi ibu kota negara yang baru, maka semua pasti akan menyatakan kesiapannya. “Hampir tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang akan menolak untuk menjadi pusat pemerintahan negara ini, mengingat multiflier effect-nya yang sangat luar biasa, baik secara efek peningkatan ekonomi, peradaban sosial dan budaya, kondisi politik bahkan aspek pertahanan dan keamanan," tandasnya.

 

Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, masyarakat Kaltim sangat bersyukur karena Kaltim termasuk provinsi yang diunggulkan bersama-sama dengan Kalimantan Tengah oleh pemerintah pusat. Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang melakukan pengkajian lebih detil mengenai seluruh aspek di kedua provinsi ini.

 

“Jadi, ini kesempatan Kaltim untuk menampilkan seluruh yang terbaik. Salah satu keunggulan Provinsi Kaltim yang perlu ditonjolkan diantaranya adalah mengenai kemampuan memasok kebutuhan energi bagi ibu kota negara. Kaltim adalah lumbung energi, maka hal itu menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain," tegas Ihwan. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan ‘Road Map’ Program 35 Ribu MW Listrik Untuk Indonesia
12-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mempertanyakan upaya pemerintah dalam merealisasikan program 35.000 mega watt (MW) listrik untuk Indonesia....
Akibat ‘Black Out’, 20 Juta Pelanggan PLN Merugi
11-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan mengatakan, setidaknya 20 juta pelanggan PLN yang mengalami kerugian atas kejadian pemadaman massal...
Infrastruktur Listrik Dukung Pertumbuhan Ekonomi
11-09-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menyatakan bahwa listrik menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi,...
Komisi VII Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim
09-09-2019 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak terkait masalah terutama masalah lingkungan...