Komisi IV Dorong Indonesia Wujudkan Kedaulatan Pangan

16-08-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam. Foto: Grace/rni

 

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menegaskan, pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah perlu memerhatikan spesialisasi kawasan pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan. Menurutnya, kini sudah waktunya kawasan pangan itu dipetakan. Ia mengingatkan jangan ada pemaksaan kepada daerah yang tidak mampu memproduksi komoditas pangan tertentu.

 

“Saya kira yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah perlu adanya spesialisasi. Misalnya kabupaten ini untuk memproduksi beras jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa memproduksi beras. Kabupaten atau kota ini misalnya memproduksi hortikultura, jangan dipaksakan kalau daerahnya topografi pegunungan. Jadi sudah waktunya ada kawasan pangan dipetakan,” jelas Ibnu usai Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/8/2019).

 

Demi menuju kedaulatan pangan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan masih ada amanat yang belum terealisasikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Amanat yang dimaksud Ibnu adalah pembentukan Badan Pangan Nasional. Pembentukan badan ini diamanatkan untuk dibentuk dua tahun setelah pembentukan Undang-Undang namun sampai sekarang belum dibentuk.

 

“Amanatnya yang belum terealisasi adalah pembentukan badan pangan. Badan pangan itu diamanatkan dalam UU pangan dua tahun setelah dibentuk Undang-Undang tapi sampai sekarang belum dibentuk,” kata legislator dapil Jawa Timur VII ini.

 

Ibnu mengatakan, pihaknya juga mendukung keinginan Pemerintah untuk tidak banyak mengimpor bahan pangan, karena sebenarnya Indonesia sudah cukup memiliki beberapa varietas pangan. “Kita tentunya mendukung sekali keinginan Presiden untuk tidak banyak mengimpor bahan pangan karena beberapa varietas pangan contohnya beras itu sudah cukup dalam negeri,” pungkas Ibnu. (gre/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BK DPR Diminta Siapkan Usulan 'Omnibus Law' Terhadap Bidang Komisi IV
14-11-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meminta Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk melakukan kajian, sinkronisasi dan penyederhanaan serta menyiapkan usulanomnibus lawterhadap...
Perlu Langkah Preventif Atasi Karhutla
14-11-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menegaskan perlunya langkah preventif guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang...
Penanganan Karhutla Perlu Kesadaran Masyarakat
14-11-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah semata,...
Pencegahan Karhutla Harus Jadi Prioritas Kerja KLHK
14-11-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI sangat menyoroti kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi tiap tahunnya di sejumlah provinsi...