Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

16-08-2019 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Kresno/rni

 

 

Presiden Joko Widodo kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD RI-DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. Ia pun mempertanyakan urgensi dan target yang ingin dicapai pemerintah melalui wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

 

“Saya kira perlu dipertanyakan juga pemindahan ibu kota untuk apa sebenarnya. Itu yang paling mendasar, karena macet kah Jakarta? Tapi, masa karena Jakarta macet kemudian ibu kotanya dipindah?” tanya Sigit usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD RI-DPR RI, dan Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Politisi F-PKS itu menuturkan, sebuah ibu kota harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup. Karenanya, jika diletakkan di daerah yang sumber daya manusianya kurang, tentu tidak akan optimal. Sisi lain, lanjutnya, infrastruktur pendukung di daerah yang masuk dalam daftar calon ibu kota belum memadai. Sehingga pemindahan ibu kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif untuk membangun gedung-gedung pemerintahan dan membutuhkan dana yang cukup. Sementara APBN sangat terbatas.

 

“Kami sudah mengunjungi daerah-daerah itu, saya kira belum level untuk sebuah ibu kota yang komprehensif. Bagaimana dengan bandaranya? Untuk ibu kota minimal ada bandara sebagai connectivity dengan daerah pendukungnya. Maka kalau alasannya untuk pemerataan penduduk, maka transmigrasi bisa dilakukan. Biayanya lebih kecil,” sambung politisi dapil Jawa Timur I ini.

 

Meski bukan gagasan baru, Sigit mengakui belum melihat kajian komprehensif pemerintah terkait evaluasi pemindahan ibu kota ini. “Kalau pemerintah bilang sudah melakukan kajian komprehensif, mana saya ingin tahu. Mestinya dokumen itu jadi dokumen publik bukan dirahasiakan. Ayolah, DPR diundang untuk terlibat dalam diskusi tentang pemindaha ibu kota ini,” tandasnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
10-09-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai pagu anggaran tahun 2020 yang dialokasikan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
Bangun Indonesia dari Desa Butuh Anggaran Layak
09-09-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan, untuk membangun Indonesia dari desa memerlukan anggaran yang layak. Ironisnya, anggaran Kementerian...
Pembangunan Bendungan Waeapo Harus Diselesaikan
09-09-2019 / KOMISI V
Pembangunan Bendungan Waeapo pengerjaannya terbilang lamban. Sudah dua tahun pembangunan berjalan, namun kemajuan fisik proyek bendungan tersebut baru 2,53 persen....
Komisi V Temukan Sejumlah Permasalahan Infrastruktur di Sragen
06-09-2019 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menemukan sejumlah kendala terkait pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan di Kabupaten Sragen....