Hak Cipta Jadi Kendala Pengembangan Ekraf

21-08-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan Foto : Dipa/mr

 

Pantia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) mendapati temuan di lapangan, banyak pelaku ekonomi kreatif yang terkendala dengan hak cipta dalam mengembangkan inovasi dan kreasinya. Padahal Hak cipta menjadi poin penting pelaku ekraf terhadap keberlangsungan industri mereka. Namun, hak cipta ini sering terkendala dan menjadi masalah yang serius.

 

“Berkaitan dengan hak cipta ini sudah terakomodir dengan bijak dalam RUU ini. Hal ini kemudian menjadi kemudahan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kemudahan dalam hal fiskal. Tujuannya untuk memberikan hak cipta kepada pelaku ekraf, ” kata Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Ekraf Komisi X DPR RI ke Jawa Timur, Selasa (20/8/2019).

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi X DPR RI menekankan kepada pelaku ekraf dan akademisi untuk ambil bagian dalam proses pembahasan RUU ini. Pelaku ekraf di lapangan banyak yang mengeluh, karena selama ini tidak diperhatikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

 

“Intinya mereka ingin mendapatkan kemudahan, karena mereka (pelaku ekraf) mendapatkan kendala terkait masalah pembiayaan, permasalahan perizinan dan pemasaran. Ketiganya sudah terakomodir dalam RUU Ekonomi Kreatif ini,” tandas legislator dapil Jatim IV ini.

 

Di sisi lain, Ayub memastikan, berbagai temuan dan aspirasi ini akan memperkaya pembahasan RUU Ekraf. Maka dari itu, RUU ini wajib disosialisasikan dengan seksama dan serius sebagai bentuk timbal balik dan sekaligus memberikan edukasi yang sesuai visi dan misi yang sudah dipaparkan sebelumnya.

 

“RUU Ekraf harus didiskusikan guna memberikan sosialisasi yang maksimal. Selain itu, tujuan lain (kunjungan ini) untuk mendapatkan masukan berharga dan sekaligus untuk memperkaya RUU Ekraf ini. Diskusi ini nantinya akan diperbincangkan lebih serius dari hasil masukan dan tambahan sebagai bentuk kontribusi DPR RI kepada masyarakat ataupun sebaliknya,” ujar Ayub. (dip/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Dorong Perpusnas Laksanakan Program Unggulan untuk Pembangunan SDM
12-09-2019 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mendorong agar Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melaksanakan program unggulan untuk mendukung visi...
Komisi X Setujui Pagu Anggaran Bekraf Tahun 2020
12-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada RAPBN tahun anggaran 2020. Persetujuan ini berdasarkan Pasal...
Komisi X Minta Penjelasan Terkait Penambahan Anggaran Di Kemendikbud
11-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) memberikan penjelasan secara komprehensif terkait penambagan anggaran Kemendikbud Tahun...
Anggaran Pendidikan Belum Optimal
06-09-2019 / KOMISI X
Pemerintah sedang berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan. Wujud nyata komitmen itu adalah konsistensi mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...