Komisi I Jaring Masukan RUU PSDN

21-08-2019 / KOMISI I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung Foto : Geraldi/mr

 

Komisi I DPR RI menjaring masukkan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dengan sejumlah pakar dan perwakilan LSM. Hadirnya RUU PSDN ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pengelolaan sumber daya nasional guna memperkuat pertahanan negara.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyebutkan, RUU ini akan mengatur komponen cadangan untuk sistem pertahanan nasional. Nantinya, semua sumber daya nasional non-militer akan diberikan pendidikan dan pelatihan bela negara. Sehingga komponen cadangan ini siap untuk mendukung pertahanan negara ketika terjadi ancaman militer.

 

“Komponen cadangan ini akan digerakkan ketika ada ancaman militer dan komponen utama atau tentara sudah tidak kuat. Prinsipnya seperti itu,” ungkap Asril saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/08/2019). Asril juga menampik adanya dugaan militerisasi sipil melalui program bela negara. Menurutnya, bela negara merupakan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

 

Sisi lain, komponen cadangan yang diatur dalam RUU PSDN nantinya bisa saja akan bersifat sukarela. Ia menambahkan, Indonesia salah satu negara yang terlambat menerapkan regulasi tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara. “Negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura sudah punya UU tentang pertahanan nasional ini,” jelasnya.

 

Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah dan penduduk yang besar, sedangkan jumlah tentara saat ini tidak cukup rasionya. Sehingga dibutuhkan pelibatan sumber daya nasional. Adapun RUU PSDN bertujuan untuk mentrasformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui bentuk bela negara.

 

Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Imparsial, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Perwakilan Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sejumlah akademisi bidang pertahanan Kusnanto Anggoro, Edy Prasetyono, dan D.K.S Nugraha. (ann/mh)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
12-09-2019 / KOMISI I
Di tengah kasus Papua yang semakin menyeruak dan tercium oleh dunia Internasional, Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengungkapkan...
Indonesia Harus Kreatif Cari Dukungan untuk Dewan HAM PBB
12-09-2019 / KOMISI I
Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020-2022. Hal tersebut dinyatakan Menteri Luar Negeri...
Kemenlu Butuh Tambahan Anggaran Guna Sejahterakan Diplomat RI
12-09-2019 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais menuturkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membutuhkan anggaran tambahan guna memprioritaskan...
Lemhannas Diminta Perkuat Ketahanan Papua
04-09-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aris Saputra menegaskan terkait kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini,...