Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal

22-08-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Menerima  Nota Keuangan dan pandangan Fraksi  Partai Amanat Nasional (PAN) terkait RAPBN 2020 oleh Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengungkapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia dalam rangka pembangunan di tahun 2020. Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.

 

“Pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing yang  hanya diberi kesempatan pada posisi yang bisa tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia,” ungkap Hakam saat membacakan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya di hadapan Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

 

Hakam menegaskan, karena tenaga kerja ini erat kaitannya dengan dunia industri maka, di satu sisi pemerintah juga diminta memperhatikan secara serius keberlangsungan dunia industri. Pasalnya menurut pengamatannya, dunia manufaktur saat ini mengalami tren penurunan.

 

“Terkait dengan sektor industri perlu mendapatkan perhatian serius karena terjadi kecenderungan deindustrialisasi, yaitu kontribusi industri manufaktur yang terus turun dari waktu ke waktu juga terkait penciptaan lapangan kerja,” sambung legislator dapil Jawa Tengah X ini.

 

Hakam menilai, jika negara mengalami deindustrialiasi, maka ini menjadi situasi buruk bagi pemerintah. Sehingga kontribusi industri manufaktur yang mengalami penurunan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam tahun anggaran 2020. RAPBN ke depan pun dituntut untuk mampu menjawab persoalan ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sahkan Ratifikasi IA-CEPA
06-02-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengesahkan ratifikasi Rancangan...
Kaji Wacana Pengalihan Pembuatan Surat Kelengkapan Berkendara ke Kemenhub
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Irwan mengimbau agar wacana pengalihan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dari institusi Kepolisian kepada Kementerian Perhubungan dapat...
Legislator Minta Kementerian LHK Kembali Jadi Mitra Komisi VII
06-02-2020 / PARIPURNA
Komisi VII DPR RI saat ini sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Di...
Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan pada Kasus Jiwasraya
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Aulymenyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan...