Penuntasan Kemiskinan dan Pengangguran Harus Jadi Pekerjaan Utama Pemerintah

22-08-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana menyampaikan, kemampuan pemerintah dalam mengejar target penurunan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan ekonomi jangan terhambat. Untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran, hendaknya pemerintah mewaspadai dampak pelemahan permintaan global terhadap komoditas ekspor unggulan seperti karet dan minyak kelapa sawit, karena berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah.

 

“Penurunan daya beli di kalangan petani juga masih menjadi persoalan utama. Program kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat kelas bawah sehingga sasaran kebijakan fiskal yang berkeadilan serta kualitas belanja pemerintah agar diarahkan untuk mengurangi permasalahan tersebut," papar Lena saat membacakan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di hadapan Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

 

Lena juga menyarankan agar penerimaan negara yang bersumber dari energi seperti batu bara perlu bekerja lebih keras lagi, lebih kreatif, serta dituntut mengambil langkah-langkah yang optimal bagi pengelolaan fiskal baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

 

Terkait dengan postur anggaran tahun 2020, F-PPP meminta agar pengelolaan makro ekonomi dan fiskal mampu menciptakan arus investasi dan ekspor yang lebih besar, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

 

Legislator dapil DKI Jakarta II itu mengatakan, F-PPP mendorong Pemerintah agar meningkatkan ekspor, melalui diversifikasi ekspor maupun dari sisi komoditasnya. Selain itu Pemerintah perlu memperluas kebijakan substantif terhadap produk-produk impor antara lain produk impor pangan seperti sereal dan gula serta bidang telekomunikasi.

 

Lena juga memberikan penegasan agar Pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global terkait suku bunga komoditas arus modal. "Kami menilai tentang perekonomian Indonesia sangat rentan dipengaruhi oleh perekonomian global sehingga Pemerintah perlu mengantisipasi resiko depresiasi Rupiah terhadap dolar akibat meningkatnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok," ujar Lena. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
22-01-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, mengesahkan 50 Rancangan...
Masalahan Daerah Kepulauan Penting Dicermati Secara Serius
22-01-2020 / PARIPURNA
Wilayah Republik Indonesia begitu luas dengan bentuk pulau-pulau. Namun demikian dapat dipersatukan dengan bentuk NKRI yang dilandasi dengan konstitusional dalam...
Wacana Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kilogram Dikritisi
22-01-2020 / PARIPURNA
Distribusi tertutup gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diwacanakan Pemerintah dikritisi legislator di Parlemen. Walau belum ditetapkan, ternyata harga gas...
Ketua DPR Pandu Pelantikan Dua Anggota PAW
22-01-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI, Puan Maharani memandu pelantikan dua Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), dalam Rapat Paripurna DPR RI...