Penuntasan Kemiskinan dan Pengangguran Harus Jadi Pekerjaan Utama Pemerintah

22-08-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana menyampaikan, kemampuan pemerintah dalam mengejar target penurunan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan ekonomi jangan terhambat. Untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran, hendaknya pemerintah mewaspadai dampak pelemahan permintaan global terhadap komoditas ekspor unggulan seperti karet dan minyak kelapa sawit, karena berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah.

 

“Penurunan daya beli di kalangan petani juga masih menjadi persoalan utama. Program kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat kelas bawah sehingga sasaran kebijakan fiskal yang berkeadilan serta kualitas belanja pemerintah agar diarahkan untuk mengurangi permasalahan tersebut," papar Lena saat membacakan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di hadapan Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

 

Lena juga menyarankan agar penerimaan negara yang bersumber dari energi seperti batu bara perlu bekerja lebih keras lagi, lebih kreatif, serta dituntut mengambil langkah-langkah yang optimal bagi pengelolaan fiskal baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

 

Terkait dengan postur anggaran tahun 2020, F-PPP meminta agar pengelolaan makro ekonomi dan fiskal mampu menciptakan arus investasi dan ekspor yang lebih besar, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

 

Legislator dapil DKI Jakarta II itu mengatakan, F-PPP mendorong Pemerintah agar meningkatkan ekspor, melalui diversifikasi ekspor maupun dari sisi komoditasnya. Selain itu Pemerintah perlu memperluas kebijakan substantif terhadap produk-produk impor antara lain produk impor pangan seperti sereal dan gula serta bidang telekomunikasi.

 

Lena juga memberikan penegasan agar Pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global terkait suku bunga komoditas arus modal. "Kami menilai tentang perekonomian Indonesia sangat rentan dipengaruhi oleh perekonomian global sehingga Pemerintah perlu mengantisipasi resiko depresiasi Rupiah terhadap dolar akibat meningkatnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok," ujar Lena. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Kanalisasi Isu Papua
05-09-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengungkapkan bahwa Pimpinan Dewan perlu melakukan kanalisasi terhadap isu Papua dan...
Paripurna Setujui Revisi RUU MD3 Jadi Usul DPR
05-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas...
Anggaran Basarnas Dipotong, Nyawa Publik Dikorbankan
03-09-2019 / PARIPURNA
Pemerintah dinilai tak mempedulikan nyawa publik dengan terus memotong anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) selama tiga tahun berturut-turut. Indonesia yang...
RUU PPP Disetujui Jadi Usul Inisitif DPR
03-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP) menjadi usul inisitif DPR RI. Persetujuan tersebut...