Legislator Tegaskan Siap Bahas RUU PSDN

23-08-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid Foto : Arief/mr

 

Komisi I DPR RI dan Pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk ketahanan nasional, mengingat lingkungan strategis Indonesia semakin dinamis karena meningkatnya rivalitas di antara negara-negara besar dan ancaman asimetris dari aktor bukan negara seperti terorisme, separatisme, penyelundupan barang, orang lintas batas negara dan serangan cyber. 

 

“Hal ini perlu benar-benar disikapi dengan menyiapkan sistem pertahanan semesta yang memadai serta memaksimalkan sarana prasarana,” Ungkap Anggota Komisi I DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid saat membacakan pandangan Fraksi PKS terkait RUU PSDN saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019). 

 

Dalam penyelenggaraaan pertahanan negara, Bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif di dalam membela Negara serta secara tegas disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pasal tersebut ditegaskan kata sukarela, sehingga menurut Hidayat hal tersebut tidak bersifat mengikat.

 

"Nantinya, semua sumber daya nasional non-militer akan diberikan pendidikan dan pelatihan bela negara. sehingga komponen cadangan ini siap untuk mendukung pertahanan negara ketika terjadi ancaman militer. Keterlibatan warga sebagai komponen pendukung adalah hak sehingga sifatnya sukarela,"jelasnya. (rnm/er)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
12-09-2019 / KOMISI I
Di tengah kasus Papua yang semakin menyeruak dan tercium oleh dunia Internasional, Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengungkapkan...
Indonesia Harus Kreatif Cari Dukungan untuk Dewan HAM PBB
12-09-2019 / KOMISI I
Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020-2022. Hal tersebut dinyatakan Menteri Luar Negeri...
Kemenlu Butuh Tambahan Anggaran Guna Sejahterakan Diplomat RI
12-09-2019 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais menuturkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membutuhkan anggaran tambahan guna memprioritaskan...
Lemhannas Diminta Perkuat Ketahanan Papua
04-09-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aris Saputra menegaskan terkait kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini,...