BKSAP Apresiasi Penerapan RAD SDGs DIY

23-08-2019 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bertukar cenderamata dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Foto: Sofyan/od

 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY 2018-2022 pada tahun 2018 lalu. Sejumlah inovasi dibuat Pemprov DIY guna menerapkan goals-goals TPB. Hal ini pun mendapat apresiasi dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.

 

“Kami cukup senang dan bangga bagaimana Pemprov DIY sudah menerapkan program TPB, yang tercantum dalam RAD 2018-2022. Ini cukup mencengangkan, dimana diganbarkan dengan jelas bahwa goals-goals dalam TPB itu sudah dikaitkan dengan program-program Pemprov,” kata Nurhayati usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) SDGs BKSAP DPR RI bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta jajaran, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (23/8/2019).

 

Menurut Ketua Panja SDGs BKSAP DPR RI itu, upaya untuk menerapkan TPB seperti yang dilakukan Pemprov DIY ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah lainnya, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota. Setiap Pemda harus harus memahami konsep TPB dan penerapannya. Pasalnya, TPB bukan suatu konsep yang dari luar datangnya, tapi merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana outcome yang diharapkan TPB adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

“Sehingga tidak satupun masyarakat Indonesia yang tertinggal. Ini yang membuat kita sangat mengapresiasi dan menghargai Pemprov DIY ini. Kami berharap agar yang seperti ini yang dijadikan contoh. Bahwa ada pemda yang sudah menjalankan, dan memang diterapkan. Walaupun ini masih agenda tahun 2030, dan ada goals yang belum tercapai, tapi paling tidak, sudah ada yang mengikuti dengan pola TPB. Apalagi Panja SDGs BKSAP selalu memberikan rekomendasi, baik pada pemerintah, maupun pada DPR sendiri,” jelas politisi F-Demokrat ini.

 

Dalam kesempatan yang sama, Sri Sultan Hamengku Buwono menyampaikan, DIY melakukan sejumlah inovasi guna mewujudkan tujuan TPB yang turut menjadi program nasional. Kendati pihaknya sudah meluncurkan sejumlah inovasi, namun ada goals dalam TPB yang masih diupayakan untuk segera diselesaikan oleh Pemprov DIY, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Sri Sultan, angka kemiskinan DIY cenderung menunjukan penurunan. Selain itu, kemiskinan di DIY merupakan anomali yang tidak ditemukan di daerah lain.

 

“Kemiskinan di DIY tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Seharusnya apabila angka kemiskinan tinggi, angka pendidikan dan kebahagiaan menjadi rendah. Namun DIY tidak, meskipun kemiskinan tinggi dan UMR (Upah Minimum Regional) terendah di Indonesia namun indeks kebahagiaan, harapan hidup, serta pendidikan juga tinggi. Hal ini yang sedang kita kaji,” jelas Sri Sultan sembari mengatakan, dengan berpegang pada Pancamulia, DIY berusaha untuk mewujudkan berbagai goals SDGs.

 

Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum DIY Tavip Agus Rayanto menjelaskan, angka kemiskinan penduduk miskin DIY sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik yang diperkirakan mampu mendorong kesejahteraan. Tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Meskipun secara nominal, jumlah penduduk miskin justru lebih tinggi daripada di pedesaan. Rasio Gini DIY pun menurut kriteria Bank Dunia masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

 

“Orang yang non-skill itu tidak bekerja formal, seperti bekerja serabutan, modal padat karya, sehingga income-nya rendah. Sementara yang punya skill bekerja di sektor formal, seperti perhotelan, jasa, perdagangan, dan lainnya. Kajian World Bank menjelaskan, (income) golongan menengah ke atas itu 3 kali lebih cepat, tapi orang miskin itu stagnan. Itu yang menyebabkan ketimpangan perekonomian antar kabupaten atau kota DIY masih cukup tinggi,” jelas Tavip.

 

Kunker Panja SDGs BKSAP DPR RI ini juga diikuti sejumlah Anggota BKSAP DPR RI, diantaranya Dwi Ria Latifa (F-PDIP/dapil Kepulauan Riau), Saniatul Lativa (F-PG/dapil Jambi), Desy Ratnasari (F-PAN/dapil Jawa Barat IV), dan Siti Masrifah (F-PKB/dapil Banten III). Turut mendampingi Sri Sultan, diantaranya Sekda DIY Gatot Saptadi, Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan Masyarakat Arofah Indriani, serta jajaran OPD terkait di lingkungan Pemprov DIY. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Serukan Pentingnya TPB di Maroko
12-09-2019 / B.K.S.A.P.
Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dipimpin Ketua BKSAP sekaligus Ketua Panitia Kerja Sustainable Development Goals (Panja...
Perlu Keterlibatan Aktif Masyarakat Dalam Implementasi SDGs
12-09-2019 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong keterlibatan aktif masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang...
Angka PDB Bukan Tolok Ukur Tingkat Kesejahteraan
12-09-2019 / B.K.S.A.P.
Saat negara-negara masih berfokus pada angka Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menentukan tingkat kesejahteraan, berbagai studi menemukan bahwa angka-angka tersebut...
Parlemen Indonesia Suarakan Sistem Air Bersih dan Sanitasi Pamsimas di WPFSD
05-09-2019 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Siti Masrifah, dalam sesi pleno kedua pada gelaran World Parliamentary Forum...