Rencana Amandemen UUD 1945 Hanya Sebatas GBHN

26-08-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo Foto : Dok/mr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menilai amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat baik dan bagus selama dilaksanakan dengan komitmen yang kuat. Dalam artian hal itu hanya sebatas amandemen masalah GBHN (Garis Besar Haluan Negara) saja tanpa meluas ke hal lainnya.

 

“Intinya, siapapun Presidennya, bangsa kita tanpa GBHN, yang dilakukan hanyalah sebatas visi dan misi yang mereka buat tatkala maju sebagai capres saja. Dan setelah mereka tidak terpilih kembali, maka Presiden selanjutnya tidak mungkin melanjutkan, karena tentu mereka membuat visi dan misi yang berbeda dengan Presiden terdahulu. Tentunya sesuai keinginannya dan timnya,” papar Rahmad saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

Hal tersebut menurutnya sangatlah tidak baik. Pasalnya membangun bangsa ini tidak sebatas lima tahun sebagaimana visi dan misi Presiden. Melainkan harus ada rencana jangka menengah dan jangka panjang, sepuluh tahun, limabelas tahun hingga dua puluh lima tahun mendatang dan seterusnya.

 

Selama ini (sejak reformasi bergulir-red), lanjutnya, pembangunan bangsa seperti kebingungan, tidak tahu harus mengacu dan berpedoman pada apa. Setelah lima tahun ganti presiden terjadi visi dan misi yang baru, begitu seterusnya. Namun dengan kembalinya pada GBHN akan jelas rencana pembangunan jangka menengah dan panjang bangsa ini. Dengan kata lain, GBHN akan menjadi acuan atau pedoman pembangunan Indonesia ke depan siapapun presidennya.

 

Sebagian pihak mengkhawatirkan adanya misi terselubung dibalik rencana amandemen UUD 1945 ini. Seperti penghapusan pembatasan masa presiden selama dua periode, pemilihan presiden dan waki presiden oleh MPR hingga kekhawatiran akan mundurnya demokrasi.

 

Namun menurut politisi dapil Jawa Tengah V, hal tersebut tidak akan terjadi. Secara pribadi, politisi F-PDI Perjuangan ini meyakini, adanya komitmen yang kuat untuk menjaga rencana amandemen UUD 1945 itu hanya sebatas masalah GBHN dan tidak meluas ke hal lain. Ia berharap seluruh fraksi di MPR (baik DPR maupun DPD RI), serta pemerintah menjaga komitmen tersebut.

 

“Saya tegaskan kembali bahwa jika rencana amandemen UUD 1945 nanti terjadi, ini merupakan amandemen terbatas, hanya terkait masalah GBHN atau rencana pembangunan jangka menengah dan panjang negara ini. Sehingga ada acuan atau pedoman arah pembangunan bangsa ini. Bukan meluas ke hal lainnya. Kalau nanti meluas ke hal lain, menurut saya lebih baik tidak perlu diamandemen,” pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Sepakat Dibahas di Paripurna
18-09-2019 / KOMISI IV
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang ditambah proses sinkronisasi dan harmonisasi, akhirnya Komisi IV DPR RI dan Pemerintah sepakat...
Komisi IV Pertanyakan Keseriusan KLHK Atasi Karhutla
16-09-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mempertanyakan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang...
Komisi IV Setujui Pagu Anggaran Kementan Tahun 2020
16-09-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020...
UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lindungi Kekayaan Hayati dan Hewani
11-09-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai dengan disepakatinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan...