Legislator Minta Jaminan Keamanan Bagi Mahasiswa Asal Papua

27-08-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin meminta pemerintah untuk menjamin sepenuhnya jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa Papua yang ada di luar Papua. Ia pun mendesak pemerintah mengembalikan mahasiswa Papua yang melakukan studi di luar pulau untuk dikembalikan apabila pemerintah tidak bisa memberikan  jaminan.

 

“Kalau memang pemerintah tidak menjamin secara sungguh-sungguh keamanan bagi mahasiswa Papua di seluruh nusantara ini, lebih baik pulangkan mereka ke tanah Papua. Supaya mereka lebih baik studi di tanah lahir, atau tanah leluhur mereka,” tegasnya ketika melakukan interupsi dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

 

Menurutnya rangkaian tragedi persekusi dan rasisme terhadap Mahasiswa Papua beberapa hari belakangan telah mencoreng semangat HUT RI KE-74. Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan bahwa peristiwa ini diyakini telah menjatuhkan harkat dan martabat rakyat Papua.

 

“Saya harap kepada bapak pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, Pancasila sudah final, pendiri bangsa indonesia sudah sepakat, kita sudah bicara tentang NKRI harga mati dan seterusnya, tapi tindakan dan cara seperti ini melenceng dari cara pandang, cara pikir, dan cara tindak sesuai dengan landasan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

 

Selain itu, Politisi dapil Papua ini juga meminta agar pemerintah segera menarik satuan TNI dan Polri yang bertugas di Papua karena mereka dianggap telah menyebabkan kematian berkat konflik di Nduga beberapa waktu lalu hingga mencapai 182 korban jiwa.

 

“Negara dianggap tidak mampu menuntaskan seluruh pelanggaran HAM di tanah Papua. TNI, Polri yang bertugas di seluruh Papua untuk ditarik karena telah menyebabkan kematian mencapai 182 korban jiwa. Rakyat Papua di sana dibiarkan terlantar dalam konflik sehingga saya kira hal-hal seperti itu tidak diperlukan lagi,” pungkas John Mirin. (er/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Sumber Daya Air Diketok di Paripurna
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang. Kesepakatan atas RUU inisiatif DPR...
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
17-09-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah...
Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...
Paripurna DPR Setujui Perubahan Ketiga Atas UU MD3
16-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menyetujui perubahan...