Kesiapan Anggaran Pemindahan Ibukota Perlu Didalami

27-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Junimart Girsang (kanan) Foto : Runi/mr

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Junimart Girsang menegaskan harus ada pendalaman atas kesiapan anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dikatakannya, menurut hitungan Komisi III dengan para petinggi Polri, memindahkan Mabes Polri saja membutuhkan dana sekitar Rp 147 triliun. Sedangkan menurut yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota negara membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

 

“Yang harus sedikit didalami adalah kesiapan bangsa dan negara ini terhadap anggaran yang diperlukan dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia,” kata Junimart saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi dengan Tema “Imbangi Jokowi, Strategi DPR Percepat Pembuatan Regulasi?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta (27/8/2019).

 

Junimart berpendapat bahwa pemindahan Ibu Kota negara tidaklah mudah. Selain kesiapan anggaran, kesiapan daerah dan masyarakat untuk pemekaraan juga perlu diperhatikan. Menurutnya, masyarakat disana harus siap dengan pemekaran satu kabupaten menjadi beberapa kabupaten. Jangan sampai akhirnya ketidaksiapan masyarakat menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada.

 

Terkait dengan penyelesaian Undang-Undang tentang pemindahan Ibu Kota, politisi Fraksi-PDI Perjuangan ini meragukan UU tersebut selesai pada masa periode DPR 2014-2019. Karena DPR perlu mencermati secara cerdas tentang Undang-Undang pemindahan Ibu Kota sehingga kedepannya rakyat tidak menyalahkan DPR.

 

“Saya tidak yakin selesai. Kita tidak perlu diburu. Kami harus betul-betul mencermati secara cerdas UU pemindahan ibu kota. Kami tidak mau DPR disalahkan oleh rakyat nantinya,” pungkas politisi dapil Sumatera Utara III itu. (gre,pun/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta Kepala BPIP Hati-hati Sampaikan Statemen
12-02-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Bukhori Yusuf meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi lebih berhati-hati dalam menyampaikan public statement,...
DPR Pastikan Libatkan Buruh Bahas RUU 'Omnibus Law'
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi narasumber Forum Legislasi bertema: ‘RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana...
‘Omnibus Law’ Cipta Kerja Harus Perhatikan Hak Buruh
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Rancangan Undang-Undang (RUU) ‘Omnibus Law’, khususnya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 diminta...
Pemerintah Dituntut Aktif Lindungi PMI dari Virus Corona
07-02-2020 / LAIN-LAIN
Penyebaran virus corona telah menjangkau negara-negara tempat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab...