Pengadilan Pertanahan Urgen Masuk RUU Pertanahan

28-08-2019 / KOMISI II

Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron Foto : Puntho/mr

 

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI berpandangan, poin tentang Pengadilan Pertanahan urgen untuk dimasukkan dalam RUU Pertanahan. Namun, Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron memastikan, hal itu akan dilakukan dengan mengelaborasi berbagai pandangan yang diberikan Mahkamah Agung (MA).

 

“Tentu harus mengelaborasi dengan berbagai hal yang disampaikan oleh MA, agar tidak bertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya,” ujar  Herman usai memimpin Rapat Konsultasi Tim Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR RI dengan jajaran Mahkamah Agung RI, di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

 

Dalam Rapat Konsultasi yang membahas seputar pasal-pasal khusus tentang pembentukan Pengadilan Pertanahan itu, MA memberikan respon bahwa ada banyak pasal dan norma yang harus disinkronisasikan. Lebih lanjut, MA juga memberikan pandangan dari pasal dan norma yang sudah disepakati dalam Panja RUU Pertanahan, dimana ada banyak aspek yang jadi bahan pertimbangan.

 

Herman menambahkan, berbagai pasal dalam RUU Pertanahan itu harus ditempatkan dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. “Tentunya, dalam rapat Panja selanjutnya akan kami tinjau kembali dan kemudian dielaborasi supaya betul-betul apa yang menjadi pandangan para hakim MA, akan menempatkan pasal-pasal yang tidak bertentangan dalam aplikasinya,” pungkas legislator Partai Demokrat ini. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan Strategi Pengawasan Aset Negara Pasca Pemindahan IKN
28-01-2020 / KOMISI II
Dalam rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sektretaris Negara,Anggota DPR RI Komarudin Watubun sempat mempertanyakan pengawasan terhadap aset...
Dana Masuk ke Kas Negara dari Hasil Pengelolaan Aset Negara Hanya 15 Persen
28-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa aset yang dimiliki negara jumlah dan nilainya sangat luar biasa, namun...
Optimalkan Pengelolaan Aset Negara untuk Kepentingan Bangsa
28-01-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI akan membentuk tujuh Panitia Kerja (Panja) Pengawasan dalam satu tahun masa sidang di tahun 2020 ini....
Alokasi Anggaran untuk Daerah Perbatasan Harus Optimal
22-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan...