Komisi VII DPR RI Tinjau Pengelolaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Riau

30-08-2019 / KOMISI VII

Tim Kunjungan Kerja Panja Limbah Dan Lingkungan  Komisi VII DPR RI di Provinsi Riau Foto : Agung/mr

 

Panja Limbah Dan Lingkungan  Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Provinsi Riau dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi dan melihat secara langsung pengelolaan lingkungan hidup, serta peninjauan kerusakan lingkungan terhadap dampak pembangunan jalan Tol di Ruas Pekanbaru – Dumai (Trans Sumatera) dan peninjauan tata lingkungan perkebunan sawit di Provinsi Riau.

 

Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir menjelaskan Panja akan meninjau kerusakan lingkungan terhadap dampak pembangunan jalan Tol di ruas Pekanbaru – Dumai (Trans Sumatera), TAHURA (Taman Hutan Raya) Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru  terkait kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan, peninjauan tata lingkungan perkebunan sawit PT. Tri Bakti Sarimas (Tbs) dan PT. Salim Grup di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan,  dan Kababupaten Indragiri Hulu, dan meminta penjelasakan terhadap laporan tindak lanjut pengawasan Kementerian LHK RI terkait Tata Lingkungan Perkebunan Sawit dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

“Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Lingkungan Hidup (LH). Hasil kegiatan kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI  diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran,” jelasnya saat memimpin Kunker Panja Limbah Dan Lingkungan  Komisi VII DPR RI di Provinsi Riau, Jum’at (30/08/2019). 

 

M. Nasir mengatakan Pemerintah selaku pelaksana pembangunan serta pihak-pihak terkait lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan kegiatan pembangunan juga memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

 

“Kewajiban pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

 

Menurutnya, Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawahnya, dalam arti bahwa harus terlaksananya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

 

“Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lain,” ujarnya.

 

Politisi Partai Demokrat ini mengungkap bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

 

Peraturan perundang-undangan pun telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

 

“Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memiliki berbagai pendekatan instrumen hukum mulai dari pengawasan perijinan, pencegahan dan pengamanan hutan, sanksi administrasi, gugatan kerusakan lingkungan hidup dan tuntutan pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat memberikan dampak efek jera signifikan dalam menurunkan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan,” tegas M. Nasir dapil Riau II. (as)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Dorong PT. SBA Bangun Tanggul
30-09-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyarankan kepada PT. Solusi Bangun Andalas (PT. SBA) untuk membangun tanggul untuk...
PT. SBA Didorong Ciptakan Lingkungan Bebas Limbah
30-09-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendorong PT. Semen Bangun Andalas (PT. SBA) untuk dapat menciptakan lingkungan aman...
Rasio Elektrifikasi Aceh Sangat Baik
30-09-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memberikan apresiasinya atas kerja PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Aceh....
Komisi VII Terima 938 DIM RUU Minerba dari Pemerintah
25-09-2019 / KOMISI VII
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mienral (ESDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam...