DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 5,3 Persen

30-08-2019 / KOMISI XI

Pimpinan Komisi XI DPR RI saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Otoritas Jasa keuangan Foto : Azka/mr

 

Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan RAPBN tahun 2020 sesuai angka yang diminta pemerintah yaitu berada di angka 5,3 persen. Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menjelaskan, target inflasi juga sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemerintah 3,1 persen namun catatan diberikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada angka 3,0 persen.

 

“Di dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun mereka menyadari masih ada gejolak ekonomi di dunia. Ketidak pastian antara perang dagang Amerika dengan China, masalah Brexit, tapi mereka masih memiliki optimisme karena konsumsi internal kita kan juga cukup besar, dan mereka masih memberikan stimulus-stimulus mempertahankan inflasi yang rendah,” ucap politisi yang akrab disapa Melchi tersebut.

 

Hal ini ia sampaikan ketika ditemui Parlementaria seusai rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Otoritas Jasa keuangan di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa salah satu penunjang ekonomi Indonesia terletak pada sisi konsumsi internal masyarakat.

 

“Salah satunya mereka ingin tetap membiayai infrastruktur dan mempertahankan daya beli masyarakat. Mereka juga punya harapan lebih besar tapi juga tergantung daripada demand di luar. Kalau di luar demand masih lemah akibat perang dagang, ini tentunya buat mereka itu juga menjadi kendala. Saya rasa sebaiknya kita harus lihat kebutuhan dalam negeri dulu lah,” imbuhnya.

 

Politisi dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini mendorong agar politik ekonomi Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Kemudian apabila produksi dapat bergerak secara mandiri, barulah dilakukan ekspor. Sehingga hal ini dapat menciptakan supply dan demand yang seimbang untuk kemuudian meningkatkan produktivitas masyarakat.

 

“Kalau ekonomi dalam negerinya kita sudah bisa self to vision dengan produk kita sendiri baru kita mulai berpikir untuk ekspor. Nah ini menurut hemat saya juga politik ekonominya harus diarahkan ke situ. Ya jadi concern kepada kebutuhan lokal yang cukup besar karena penduduk kita cukup besar dengan adanya bonus demografi ini jadi kita memproduksi sendiri kebutuhan kita, selebihnya baru ekspor,” tukasnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Tetapkan Anggota BPK 2019-2024
25-09-2019 / KOMISI XI
Setelah menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi XI DPR RI menetapkan 5...
Komisi XI Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK
23-09-2019 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap 18 orang calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Juliari Gantikan Prakosa Pimpin Komisi XI
23-09-2019 / KOMISI XI
Anggota DPR RI Juliari P. Batubara menggantikan rekan sefraksinya di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan M. Prakosa untuk memimpin Komisi...
KUR Mampu Persempit Disparitas dan Kesenjangan Ekonomi
11-09-2019 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI ingin memastikan kredit usaha rakyat (KUR) yang mengucur kepada masyarakat benar-benar produktif. KUR bukan hanya mampu...