DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 5,3 Persen

30-08-2019 / KOMISI XI

Pimpinan Komisi XI DPR RI saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Otoritas Jasa keuangan Foto : Azka/mr

 

Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan RAPBN tahun 2020 sesuai angka yang diminta pemerintah yaitu berada di angka 5,3 persen. Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menjelaskan, target inflasi juga sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemerintah 3,1 persen namun catatan diberikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada angka 3,0 persen.

 

“Di dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun mereka menyadari masih ada gejolak ekonomi di dunia. Ketidak pastian antara perang dagang Amerika dengan China, masalah Brexit, tapi mereka masih memiliki optimisme karena konsumsi internal kita kan juga cukup besar, dan mereka masih memberikan stimulus-stimulus mempertahankan inflasi yang rendah,” ucap politisi yang akrab disapa Melchi tersebut.

 

Hal ini ia sampaikan ketika ditemui Parlementaria seusai rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Otoritas Jasa keuangan di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa salah satu penunjang ekonomi Indonesia terletak pada sisi konsumsi internal masyarakat.

 

“Salah satunya mereka ingin tetap membiayai infrastruktur dan mempertahankan daya beli masyarakat. Mereka juga punya harapan lebih besar tapi juga tergantung daripada demand di luar. Kalau di luar demand masih lemah akibat perang dagang, ini tentunya buat mereka itu juga menjadi kendala. Saya rasa sebaiknya kita harus lihat kebutuhan dalam negeri dulu lah,” imbuhnya.

 

Politisi dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini mendorong agar politik ekonomi Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Kemudian apabila produksi dapat bergerak secara mandiri, barulah dilakukan ekspor. Sehingga hal ini dapat menciptakan supply dan demand yang seimbang untuk kemuudian meningkatkan produktivitas masyarakat.

 

“Kalau ekonomi dalam negerinya kita sudah bisa self to vision dengan produk kita sendiri baru kita mulai berpikir untuk ekspor. Nah ini menurut hemat saya juga politik ekonominya harus diarahkan ke situ. Ya jadi concern kepada kebutuhan lokal yang cukup besar karena penduduk kita cukup besar dengan adanya bonus demografi ini jadi kita memproduksi sendiri kebutuhan kita, selebihnya baru ekspor,” tukasnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PSN 2020 Harus Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19
05-06-2020 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19 pada...
Pemerintah Perlu Pastikan Protokol ‘New Normal’ Tersinergi Antara Kesehatan dan Ekonomi
05-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah tengah merencanakan pelonggaran PSBB dengan ketentuan new normal atau normal baru. Langkah persiapan ini dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi...
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Tepat Disebut sebagai Stimulus Fiskal
04-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah kembali merevisi total biaya penanganan Covid-19 kedalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan pertambahan anggaran dari Rp 405,1 triliun...
Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
03-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai bongkar pasang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun...