Perang Terhadap Narkoba di Sumut Dinilai Belum Efektif

31-08-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu  Foto : Kresno/mr

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai perang terhadap narkoba di Provinsi Sumatera Utara belum efektif. Hal itu terbukti dalam pernyataan jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut bahwa masih ada 256 ribu warga Sumut yang terpapar oleh narkoba, mulai dari yang mencoba hingga kecanduan. Menurutnya penanganan terhadap jalur penyelundupan narkoba masih terbilang longgar.

 

“Perang terhadap narkoba yang selama ini digembar-gemborkan ternyata belum efektif. Pola koordinasi dan penanganan terhadap seluruh jalur-jalur yang rawan terhadap penyelundupan narkoba ternyata masih longgar,” ujar Masinton usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut, Kajati Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan BNNP Sumut, di Mapolda Sumut, Medan, Sabtu (31/8/2019).

 

Manurut politisi PDI-Perjuangan ini, tingginya masyarakat yang terpapar narkoba ini harus menjadi perhatian serius para aparatur penegak hukum, baik BNN, Kepolisian, beserta institusi negara lainnya untuk melakukan upaya pencegahan. Termasuk di pintu masuk dari jalur-jalur tikus dan juga bandar-bandar narkoba yang masih beroperasi dari dalam lapas, serta masih adanya perlakuan istimewa terhadap bandar narkoba di dalam lapas.

 

Di sisi lain, legislator dapil DKI Jakarta II itu, selama ini memang selalu ada masalah klasik mengenai over capacity di lapas terkait masalah narkoba. Menurut Masinton hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Melibatkan seluruh aspek baik dari TNI AU, AD dan AL menurutnya merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka narkoba di Indonesia.

 

“Perang terhadap narkoba ini perlu dievaluasi kembali. Perlu ada koordinasi antar institusi penegak hukum yang sekarang, maupun pelibatan TNI baik itu AU, AD dan AL dalam aspek kita melawan narkoba. Dan kita mampu memerangi  dari mulai pencegahan narkoba masuk ke Indonesia dan melibatkan seluruh aspek kelembagaan dan dengan dukungan anggaran yang cukup,” ujar Masinton. (eno/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Skandal Jiwasraya Butuh 'Restorative Justice'
20-01-2020 / KOMISI III
Skandal PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 27,2 triliun membutuhkan restorative justice yang harus dilakukan para penegak hukum....
Jaksa Agung Diminta Bantu Pemerintah Kembalikan Hak Nasabah Jiwasraya
20-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang telah menetapkan lima tersangka pada...
Penentuan Kasus Kejahatan ada di Lembaga Yudikatif
20-01-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menjelaskan, Indonesia memiliki aturan ketatanegaraan dan konstitusi. Sebagai negara hukum, yang berhak menentukan...
KY Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung
17-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menjelaskan, Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja Hakim Agung. Namun...