Penyuluh Pertanian Perlu Direvitalisasi

02-09-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar. Foto: Erman/rni

 

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mengatakan, dalam menetapkan kebutuhan pupuk bagi petani di daerah, perlu pendampingan dan peran aktif penyuluh pertanian. Untuk itu Mindo meminta agar penyuluh direvitalisasi, guna memudahkan implementasi kartu tani dan pendistribusian pupuk sesuai kebutuhan tanaman.

 

“Jadi memang bertanam padi itu kelihatannya sederhana. Tapi terkait dengan itu, butuh banyak pengetahuan, butuh banyak penyuluhan,” kata Mindo usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Kartu Tani Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan kartu tani di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/8/2019).

 

Terkait permasalahan kartu tani yang serapannya masih rendah, Mindo memaklumi hal tersebut karena memang program ini masih terus dikembangkan dan butuh pembelajaran. Namun disamping itu, kartu tani ini sudah dirasakan manfaatnya diantaranya mampu menjamin ketersediaan pupuk dan tidak dialihkan pendistribusiannya.

 

“Sudah saya katakan kartu tani ini bermanfaat. Saya kira sasarannya pun sudah betul. Memang belum seperti yang kita harapkan start-nya. Dibutuhkan pembelajaran baik kepada petani, kepada penyalur distribusi, maupun kepada penyuluh sehingga kedepan saya yakin akan bertambah serapannya," harap politisi F-PDI Perjuangan ini.

 

Selain itu, Mindo juga menekankan pentingnya sinergi antar stakeholder dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, tidak hanya ditentukan di Kementerian Pertanian saja. Menurutnya dalam keberhasilan pertanian Indonesia, peran Kementan tak lebih dari 50 persen. Selebihnya ada campur tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembuatan irigasi, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga berperan dalam sektor pembiayaan dan lainnya.

 

“Coba yang ngurusin air siapa? Kementerian PUPR. Tanpa air bisa enggak bertanam? ndak bisa. Kemudian masalah biayanya, kebutuhan dana untuk kebutuhan petani baik sendiri sendiri maupun berkelompok, terkait bunga bank dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus dirembuk bersama. Ya saya yakin kita bisa mengejar kebutuhan kita oleh kita sendiri," pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII itu. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Sepakat Dibahas di Paripurna
18-09-2019 / KOMISI IV
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang ditambah proses sinkronisasi dan harmonisasi, akhirnya Komisi IV DPR RI dan Pemerintah sepakat...
Komisi IV Pertanyakan Keseriusan KLHK Atasi Karhutla
16-09-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mempertanyakan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang...
Komisi IV Setujui Pagu Anggaran Kementan Tahun 2020
16-09-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020...
UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lindungi Kekayaan Hayati dan Hewani
11-09-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai dengan disepakatinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan...