DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019

03-09-2019 / KOMISI XI

Rapat Gabungan Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah membahas tindak lanjut hasil audit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Foto : Andri/mr

 

Rapat Gabungan Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah membahas tindak lanjut hasil audit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan oleh BPKP. Dalam rapat ini DPR RI mendesak Pemerintah agar mampu mengatasi defisit DJS Kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 Triliun.

 

Rapat bersama yang digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019) ini juga mendiskusikan grand design dan peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2019-2024, termasuk inovasi pelayanan dalam rangka menjamin keberlangsungan JKN.

 

“Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 triliun,” papar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno saat membacakan kesimpulan rapat yang disusun bersama Pemerintah.

 

Rapat ini dipimpin bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara, sementara dari Pemerintah diwakili Kementerian Koordinator Bidang PMK, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Direketur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

 

Selain itu, Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing. Selain itu DPR RIjuga mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit DJS Kesehatan.

 

Dan yang tak kalah penting, DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari data terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN. Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil Audit dengan Tujuan Tertentu DJS Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Ajak Masyarakat Terapkan Nilai Luhur Pancasila
01-06-2020 / KOMISI XI
Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengajak seluruh warga negara...
Dialog dan Gotong Royong Jadi Refleksi Hari Lahir Pancasila
01-06-2020 / KOMISI XI
Dialog dan gotong royong jadi cermin hidup bangsa ini. Keduanya sekaligus menjadi refleksi Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1...
Anggota DPR Dorong Percepatan Realisasi Stimulus Penyelamatan Sektor UMKM
29-05-2020 / KOMISI XI
Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2020, Pemerintah telah mempersiapkan berbagai stimulus penyelamatan...
BI Disarankan Terbitkan Obligasi 'Zero Coupon'
29-05-2020 / KOMISI XI
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor fiskal, moneter, perbankan, dan sektor riil. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhunmenilai permasalahan...