DPR Sahkan RUU Pekerja Sosial

03-09-2019 / PARIPURNA

Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Persidangan 2019-2020 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto Foto : Jaka/mr

 

Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Persidangan 2019-2020 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial (RUU Peksos) menjadi Undang-Undang. Sebelum RUU ini disetujui, Utut menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna.

 

“Apakah RUU tentang Pekerja Sosial dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Utut, yang kemudian dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8/2019).

 

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong dalam pidatonya mengungkapkan pertimbangan Komisi VIII DPR RI melakukan inisiasi dan mengusulkan RUU Pekerja Sosial adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan terhadap kebutuhan pekerja social, sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di Indonesia.

 

“UU ini makin mendesak, mengingat masalah yang dihadapi bangsa ini makin kompleks. Mulai dari kemiskinan, keterpinggiran, korban bencana, korban kekerasan dan masalah kesenjangan social, hingga perubahan sosial ekonomi dan politik, globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang membawa dampak sosial yang luar biasa,” ungkapnya.

 

Namun sayangnya, tambah Ali Taher, jumlah pekerja sosial yang ada baru sekitar 15.552 orang, sedangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2012 sekitar 15,5 juta rumah tangga. Secara rasio perbandingannya 1 pekerja sosial melayani 1000 PMKS, padahal  idealnya 1 pekerja sosial melayani 100 PMKS.

 

Untuk itu, masih kata politisi F-PAN itu, lahirnya RUU tentang Pekerja Sosial akan memberikan pengakuan legal dan formal terhadap pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban serta kewenangan sepenuhnya di Indonesia.

 

“Pekerja sosial dengan basis profesional yang kuat mulai saat ini menjadi aset yang penting dalam konteks pembangunan sosial dan persaingan baik nasional, regional maupun global. Pekerja sosial dengan kompetensinya membantu mengantisipasi, memecahkan masalah secara efektif, dan memberikan perlindungan, sehingga dapat hidup layak dan menjalankan keberfungsian sosial,” jelas Ali Taher.

 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pidato mewakili pemerintah mengatakan, pada dasarnya pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan DPR RI terkait masalah kesejahteraan sosial. Agus berharap UU Pekerja Sosial dapat menjadi instrumen hukum untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

 

Agus menambahkan, pekerja sosial telah memberi kontribusi untuk mencegah disfungsi sosial, maka diperlukan payung hukum terhadap keberadaan para pekerja sosial dalam melaksanakan prakteknya. Pemerintah berpendapat UU ini merupakan langkah maju dalam upaya membangun SDM pekerja sosial yang profesional.

 

“Kami memiliki keyakinan bahwa produk legislasi yang disepakati bersama akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pekerja sosial. Pemerintah siap untuk menjalankan dan melaksanakannya agar kesejahteraan pekerja sosial lebih baik," imbuh Agus. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...