Anggaran Basarnas Dipotong, Nyawa Publik Dikorbankan

03-09-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Jaka/mr

 

Pemerintah dinilai tak mempedulikan nyawa publik dengan terus memotong anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) selama tiga tahun berturut-turut. Indonesia yang berada di ring of fire sangat membutuhkan Basarnas yang kuat untuk menyematkan banyak nyawa publik dari bahaya bencana alam.

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan hal ini saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Basarnas sendiri pernah mengajukan anggaran sebesar Rp 4 triliun, namun dipotong Rp 2 triliun.

 

“Anggaran Basarnas sangat dibutuhkan. Apalagi, pada posisi ring of fire kita perlu memperkuat Basarnas. Indonesia juga telah meratifikasi protokol International Maritime Organization sebagai negara yang punya lautan luas. Kami menganggap tidak ada perhatian pemerintah terhadap nyawa publik yang harganya tidak terhingga,” ucap Bambang.

 

Legislator F-Gerindra DPR RI ini membandingkan atas rencana pemerintah membangun jembatan pada tahun 2020 yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Bangka dengan anggaran Rp 15 triliun. Jembatan itu, kata Bambang, hanya dilewati 10 kendaran per jam. Jadi cenderung mubazir.

 

Lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat Basarnas yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa publik. “Kami prihatin dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas yang tidak peduli dengan keselamatan nyawa publik tersebut,” tandas politisi dapil Jawa Timur I ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Sumber Daya Air Diketok di Paripurna
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang. Kesepakatan atas RUU inisiatif DPR...
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
17-09-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah...
Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...
Paripurna DPR Setujui Perubahan Ketiga Atas UU MD3
16-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menyetujui perubahan...