DPR Desak BPJS Kesehatan Perbaiki Sistem Kepesertaan dan Manajemen Iuran

03-09-2019 / KOMISI XI

Rapat Gabungan Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah memberikan perhatian khusus pada persoalan sistem kepesertaan dan manajemen iuran. Menurut penilaian DPR RI, dua poin tersebut masih membutuhkan perbaikan. Selain itu DPR RI juga meminta kepada BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan penunggakan pembayaran klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sehingga pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.

 

“Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk terus melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitasi iuran dan percepatan data cleansing bersama Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, sehingga ada peningkatan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sesuai amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," papar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno saat membacakan kesimpulan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

 

Rapat ini dipimpin bersama oleh unsur pimpinan dari Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI. Dari Komisi IX DPR RI, hadir Wakil Ketua Dewi Asmara dan Putih Sari turut serta mendampingi Soepriyatno. Dalam rapat ini Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI juga mendukung penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan JKN termasuk adanya penguatan payung hukum yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.

 

Selain itu rapat ini juga mendesak BPJS Kesehatan agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit BPKP terkait pencatatan piutang iuran segmen PBPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. DPR juga menegaskan agar Pemerintah membuat kebijakan dalam mengoptimalkan sisa dana kapitasi sebagai tindak lanjut dari hasil Audit BPKP. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PSN 2020 Harus Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19
05-06-2020 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19 pada...
Pemerintah Perlu Pastikan Protokol ‘New Normal’ Tersinergi Antara Kesehatan dan Ekonomi
05-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah tengah merencanakan pelonggaran PSBB dengan ketentuan new normal atau normal baru. Langkah persiapan ini dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi...
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Tepat Disebut sebagai Stimulus Fiskal
04-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah kembali merevisi total biaya penanganan Covid-19 kedalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan pertambahan anggaran dari Rp 405,1 triliun...
Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
03-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai bongkar pasang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun...