RUU Pertanahan Beri Kepastian Hukum pada Rakyat

03-09-2019 / KOMISI II

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan DPR RI Herman Khaeron (baju putih). Foto : Ayu/mr

 

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa RUU Pertanahan sejatinya ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat, dengan memberikan rasa keadilan, kepastian investasi dan kepastian hukum.

 

“Karena bagaimanapun juga tanah sebagai aset utama, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijamin kepastiannya oleh negara, sehingga kami juga memperkenalkan stelsel positif,” ujar Herman, usai sosialisasi dan diskusi RUU Pertanahan di Universitas Gadjah Mada (UGM), DI Yogyakarta, Senin (3/9/2019).

 

Dalam kesempatan itu, Pakar Agraria UGM Prof. Nur Hasan Ismail menilai masih ada inkonsistensi dalam RUU Pertanahan ini. Salah satunya yang tidak menyinggung soal kepemilikan bersama hak atas tanah.

 

Dijelaskan Hero, begitu Herman Khaeron biasa disapa, ia ingin undang-undang ini partisipatif, artinya semua pihak ikut berpartisipasi memberikan masukan dan pendapat untuk RUU ini. Meskipun masing-masing pihak memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai bidang dan disiplin ilmunya masing-masing.

 

Namun bagi politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, sebagai Ketua Panja hal tersebut menjadi sebuah masukan yang akan disampaikan kembali dalam rapat Panja bersama pemerintah. Dan pihaknya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus melengkapi atau menyempurnakan RUU tersebut. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Agendakan Rapat Gabungan Bahas Anggaran Pilkada 2020 Pekan Depan
03-06-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI kembali menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU),...
Pilkada di Masa Pandemi, Komisi II Sepakati Batas Jumlah Maksimal Pemilih di Setiap TPS
03-06-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu,...
Komisi II Bahas Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020
03-06-2020 / KOMISI II
Keputusan DPR RI dan Pemerintah yang menyepakati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, dihadapkan pada...
Standar Protokol Covid-19 harus diaplikasikan dalam Pilkada Serentak 2020
02-06-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa sampai dengan hari ini keputusan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020...