WPFSD Sebagai Simbol dan Penjaga Demokrasi

03-09-2019 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf Foto : Oji/mr

 

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) merupakan simbol dan penjaga demokrasi. Forum ini juga diyakini bisa mewujudkan target (goals) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

 

“Kami sepenuhnya menyadari, untuk mencapai target SGDs ini merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana disebutkan dalam resolusi PBB yaitu Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development,” kata Nurhayati saat menyambut delegasi WPFSD dalam acara gala dinner di Badung, Bali (3/9/2019).

 

WPFSD ke-3 ini mengusung tema “Combating Inequality Throught Social And Financial Inclusion”. Legislator F-Demokrat ini berharap kedepannya forum-forum seperti ini mampu memerangi kesenjangan sosial dan menerapkan perlindungan sosial yang sudah menjadi fokus kebijakan di semua Negara.

 

“Inklusi keuangan harus berada di garis depan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, pemerintah harus melindungi masyarakat serta melakukan pendistribusian sumber daya secara lebih adil. Ini sejalan dengan goals 8 dari SGDs yang menyerukan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara,” tambah Nurhayati.

 

Dalam dua hari ini, kata Nurhayati, delegasi dapat berbagi pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan rujukan atau pembelajaran dari masing-masing negara. Kontribusi dan rekomendasi yang akan dihasilkan dari diskusi besok akan sangat bermanfaat dan sebagai masukan agar parlemen lebih terlibat dalam pembangunan global dan memastikan goals dari SGDs diterapkan dengan baik.

 

“Oleh karena itu, pada pertemuan ini, kami berharap parlemen-parlemen anggota WPFSD dapat memainkan peran dalam mendorong untuk memberikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan, dengan mempromosikan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan agenda 2030,” imbuhnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Perkuat Hubungan dengan Parlemen Negara Pasifik
15-01-2020 / B.K.S.A.P.
Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Parlemen negara-negara Pasifik di sela-sela pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra,...
Kerja Sama Indonesia dengan Banyak Negara dalam Rangka Membangun 'Soft Power'
13-01-2020 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menerima kunjungan Duta Besar Republik Slovakia untuk Indonesia...
BKSAP Rangkul Negara-Negara Pasifik di Sidang APPF
09-01-2020 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memberikan perhatian khusus pada permasalahan Papua. Pada Asia Pacific...
BKSAP dan Dubes Australia Bahas Rencana APPF
08-01-2020 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima Acting Ambassador Australia Allaster Cox. Kedua belah pihak...