Pemindahan Ibu Kota Perlu Proses Panjang

03-09-2019 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR/Korpolkam Fadli Zon saat membuka seminar tentang "Menyoal Rencana Pemindahan Ibukota Negara" di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Rabu 3 Sept 2019, Foto : arief/hr

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.

 

Hal ini disampaikan Fadli saat menyelenggarakan seminar dengan tema “Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara” bersama Indonesia Resources Studies (IRESS) di Ruang Abdul Muis Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

 

“Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas, hitung-hitungan yang jelas. Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh pemerintah untuk pindahkan ibu kota," ujar Fadli.

 

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, hal-hal yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota yaitu masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah harus lebih serius lagi dalam menanggapi permasalahan tersebut.

 

“Yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota tentu saja masyarakat. Sekarang saja pemerintah belum menyampaikan dokumen legal dan konstitusional termasuk kepada DPR, sehingga ini masih belum serius,” kata Fadli.

 

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengatakan rencana perpindahan ibukota harus berdasarkan keinginan bersama masyarakat Indonesia bukan pemerintah.

 

“Ada enggak partisipasi dan aspirasi publik untuk didengarkan. Jangan sampai dirampas oleh keinginan Presiden. Apakah keinginan Presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya (Presiden) sendiri bukan keinginan rakyat,” kritik Fadli (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hukum Harus Jamin Kesetaraan Hak
19-02-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin menegaskan, peraturan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang...
SDM ‘Value’ Terpenting Negara
18-02-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan value menjadi aspek yang paling penting dalam suatu negara maupun perusahaan. Gobel menjelaskan,...
DPR Minta ‘Cleansing’ Data Peserta BPJS Kesehatan
18-02-2020 / PIMPINAN
DPR RI mendesak Pemerintah agar melakukan cleansing (pembersihan) data peserta BPJS Kesehatan sebelum menaikkan iurannya. Sebelumnya sudah ada kesepakatan DPR...
Pemda Berperan Penting Dalam JKN
18-02-2020 / PIMPINAN
Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau mengintegrasikan semua jaminan kesehatan daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemda memegang peranan penting...