Komisi III dan VIII Sinkronisasikan RKUHP dan RUU PKS

04-09-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, foto : jaka/hr

 

 

Persoalan kekerasan seksual yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disinkronisasikan oleh Komisi III dan Komisi VIII DPR RI. RUU PKS yang merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) tidak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

 

Ada tradisi yang baik dalam menyinkronkan dua produk hukum yang sedang dirumuskan dua Komisi tersebut. Jadi sinkronisasi tidak selalu terjadi di Badan Legislatif (Baleg) DPR. Delegasi Komisi VIII DPR bertandang ke ruang rapat Komisi III DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat membahas isu-isu penting seputar pidana kekerasan seksual yang diatur dalam dua produk hukum yang sedang dirumuskan tersebut.

 

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik yang didampingi Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Sementara Komisi VIII DPR dipimpin ketuanya, Ali Taher Parasong. “Ada tujuh isu dalam RKUHP yang sebagian besar sudah diselesaikan. Yang belum selesai ini terkait pasal-pasal kesusilaan dan kami belum sepakat. Dalam RKUHP kita mendesain hukuman pidana tidak hanya penjara. Kita mendesain ada pidana denda dan kerja sosial,” ungkap Erma.

 

Prinsip pidana dalam RKUHP, lanjut Erma, tidak semua orang yang terbukti melakukan tindak pidana langsung masuk penjara. Bila pidananya tidak terlalu meresahkan masyarakat cukup dengan pidana denda atau kerja sosial. “Misalnya, usia 75 tahun masih melakukan tindak pidana, masa dimasukkan penjara?” jelasnya lebih lanjut. Ada konsep untuk meminimalisir terpidana masuk penjara.

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi III DPR RI sendiri menginginkan agar RKUHP disahkan lebih dulu daripada RUU PKS. Sangat disayangkan bila RUU PKS tidak bisa disahkan karena banyak berbenturan dengan RKUHP. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI yang merumuskan RUU PKS ingin menyelaraskan hukuman pidana kesusilaan agar sebagai produk lex spesialis tetap bisa diberlakukan dan tidak berbenturan dengan RKUHP yang sedang dirumuskan Komisi III DPR RI. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penegakan Hukum di Sulbar Diapresiasi
26-09-2019 / KOMISI III
Penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berjalan dengan sangat baik kendati keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Antar-penegak hukum terjalin koordinasi...
Buku Selayang Pandang Komisi III, Rangkuman Hasil Kerja 5 Tahun
23-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI meluncurkan Buku Selayang Pandang Komisi III DPR RI yang berisikan rangkuman dan kompilasi dari hasil seluruh...
Komisi III Evaluasi Para Mitra Kerja
23-09-2019 / KOMISI III
Para mitra kerja Komisi III DPR RI mendapat catatan kritis dan penting dari Pimpinan Komisi III DPR RI. Semua catatan...
Komisi III Gelar Selayang Pandang Periode 2014-2019
23-09-2019 / KOMISI III
Selayang pandang kiprah Komisi III DPR RI periode 2014-2019 digelar untuk memperlihatkan kiprah dan kinerja para pimpinan dan anggota Komisi...