Komisi III dan VIII Sinkronisasikan RKUHP dan RUU PKS

04-09-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, foto : jaka/hr

 

 

Persoalan kekerasan seksual yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disinkronisasikan oleh Komisi III dan Komisi VIII DPR RI. RUU PKS yang merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) tidak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

 

Ada tradisi yang baik dalam menyinkronkan dua produk hukum yang sedang dirumuskan dua Komisi tersebut. Jadi sinkronisasi tidak selalu terjadi di Badan Legislatif (Baleg) DPR. Delegasi Komisi VIII DPR bertandang ke ruang rapat Komisi III DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat membahas isu-isu penting seputar pidana kekerasan seksual yang diatur dalam dua produk hukum yang sedang dirumuskan tersebut.

 

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik yang didampingi Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Sementara Komisi VIII DPR dipimpin ketuanya, Ali Taher Parasong. “Ada tujuh isu dalam RKUHP yang sebagian besar sudah diselesaikan. Yang belum selesai ini terkait pasal-pasal kesusilaan dan kami belum sepakat. Dalam RKUHP kita mendesain hukuman pidana tidak hanya penjara. Kita mendesain ada pidana denda dan kerja sosial,” ungkap Erma.

 

Prinsip pidana dalam RKUHP, lanjut Erma, tidak semua orang yang terbukti melakukan tindak pidana langsung masuk penjara. Bila pidananya tidak terlalu meresahkan masyarakat cukup dengan pidana denda atau kerja sosial. “Misalnya, usia 75 tahun masih melakukan tindak pidana, masa dimasukkan penjara?” jelasnya lebih lanjut. Ada konsep untuk meminimalisir terpidana masuk penjara.

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi III DPR RI sendiri menginginkan agar RKUHP disahkan lebih dulu daripada RUU PKS. Sangat disayangkan bila RUU PKS tidak bisa disahkan karena banyak berbenturan dengan RKUHP. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI yang merumuskan RUU PKS ingin menyelaraskan hukuman pidana kesusilaan agar sebagai produk lex spesialis tetap bisa diberlakukan dan tidak berbenturan dengan RKUHP yang sedang dirumuskan Komisi III DPR RI. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...