Penolakan Kenaikan Iuran BPJS, Wujud Perlindungan pada Rakyat

04-09-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea. Foto: Sofyan/hr

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menegaskan, keputusan DPR RI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3 adalah wujud perlindungan kepada rakyat. Marinus melihat peserta yang menggunakan BPJS kelas 1 dan 2 adalah orang yang tergolong mampu secara ekonomi, sehingga kenaikan iurannya lebih disetujui.

 

“Sementara yang kelas 3 ini sebagai wujud perlindungan kita kepada rakyat yang memang memiliki kemampuan ekonomi rata-rata. Itu yang kita bela sebagai wakil rakyat. Kita tetap berjuang untuk kepentingan rakyat," tegas Marinus saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

 

Menurut Marinus, kenaikan iuran BPJS kelas 1 dan 2 ke depannya dipergunakan untuk membantu kelas 3, sehingga ia mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. "Ayo kita sama-sama. Mari kita terus membantu rakyat kita yang harus ditolong melalui (BPJS) kelas 3," ajak legislator dapil Banten III itu.

 

Terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan autodebit rekening, ia menanggapi wacana tersebut sangat baik. Menurutnya masyarakat bisa lebih mudah untuk melakukan pembayaran iuran BPJS. Jika diberlakukan, tidak ada alasan lagi pengguna BPJS tersebut tidak memiliki uang. Ironisnnya selama ini ada perusahaan yang menurunkan informasi gaji pegawainya, sehingga iuran BPJS yang menjadi beban perusahaan menjadi lebih kecil.

 

“Saya kira itu sangat baik dan tidak merepotkan yang bayar. Sehingga tidak ada alasan tidak punya uang dan tidak cukup gaji. Kita juga mendengar kemarin bahwa banyak perusahaan yang menipu (informasi) gaji dengan menurunkan gajinya, sehingga iuran BPJS yang menjadi beban perusahaan menjadi lebih kecil. Kan tidak fair,” pungkas legislator PDI-Perjuangan ini. (gre/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
13-11-2019 / KOMISI IX
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) mendapatkan penolakan dari Wakil Ketua Komisi...
Pekerja PRT di Luar Negeri Perlu Dikonsentrasikan Satu Rumah
12-11-2019 / KOMISI IX
Para pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri diusulkan untuk dikonsentrasikan dalam satu...
Komisi IX Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
08-11-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan...
Perlu Inovasi Atasi Defisit BPJS Kesehatan
08-11-2019 / KOMISI IX
Sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan harus...